RRI.CO.ID, Lombok Barat — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan penggeledahan di lingkungan Kantor Bupati Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis 23 Juli 2026. Langkah penyidik lembaga antirasuah itu menyasar sejumlah ruangan strategis di kompleks pemerintahan daerah.

Tim KPK tiba sekitar pukul 09.30 Wita dengan mendapat pengawalan dari personel Brimob Polda NTB. Kehadiran aparat penegak hukum tersebut langsung menarik perhatian sejumlah aparatur sipil negara (ASN) yang sedang menjalankan aktivitas di lingkungan perkantoran Pemkab Lombok Barat.

Setibanya di lokasi, penyidik KPK langsung bergerak menuju beberapa ruangan yang menjadi sasaran pemeriksaan. Berdasarkan pantauan di lapangan, ruang kerja Bupati Lombok Barat menjadi salah satu lokasi yang digeledah.

Dari ruangan tersebut, tim kemudian melanjutkan pemeriksaan ke area Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Sekretariat Daerah Lombok Barat.

Selama proses berlangsung, akses ke sejumlah ruangan dibatasi. Personel Brimob tampak berjaga di sekitar kompleks kantor untuk mengamankan jalannya kegiatan penyidik.

Sejumlah pegawai memilih tetap berada di ruang kerja masing-masing. Mereka terlihat menunggu hingga proses pemeriksaan yang dilakukan tim KPK selesai.

Dalam penggeledahan itu, penyidik tampak membawa sejumlah dokumen dari beberapa ruangan yang diperiksa. Berkas tersebut terlihat dimasukkan ke dalam map dan kotak sebelum dibawa keluar dari kompleks Kantor Bupati Lombok Barat.

Namun, hingga berita ini disusun, belum diketahui secara rinci jenis dokumen yang diamankan maupun keterkaitannya dengan perkara yang tengah ditangani KPK.

KPK juga belum memberikan keterangan resmi mengenai tujuan penggeledahan tersebut. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat pun belum menyampaikan pernyataan terkait kegiatan penyidik di lingkungan kantor bupati.

Penggeledahan menjadi perhatian publik lantaran dilakukan di sejumlah ruangan yang memiliki keterkaitan dengan administrasi pemerintahan serta proses pengadaan barang dan jasa. Aktivitas di lingkungan perkantoran Pemkab Lombok Barat pun tampak lebih terbatas selama proses pemeriksaan berlangsung.

Hingga siang hari, tim KPK masih berada di kompleks Kantor Bupati Lombok Barat untuk melanjutkan rangkaian kegiatan pemeriksaan. Sementara personel keamanan tetap disiagakan di sekitar lokasi guna memastikan proses berjalan tertib dan kondusif.

Informasi mengenai hasil penggeledahan, dokumen yang diamankan, serta perkara yang menjadi latar belakang tindakan penyidik masih menunggu keterangan resmi dari KPK maupun Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.

Perkembangan lebih lanjut akan disampaikan setelah terdapat konfirmasi resmi dari pihak-pihak terkait.

Keterangan resmi tersebut dinilai penting agar publik memperoleh informasi yang akurat mengenai penggeledahan dan tidak berspekulasi terhadap proses hukum yang sedang berlangsung.

Hingga kini, proses pemeriksaan masih menjadi perhatian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.