Pasca OTT Bupati Lombok Barat, Gubernur NTB Warning Seluruh Pejabat
- 21 Jul 2026 10:20 WIB
- Mataram
Poin Utama
- Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal mengingatkan seluruh ASN untuk menjaga tata kelola pemerintahan yang bersih dan menjauhi praktik-praktik melanggar hukum.
- Peringatan disampaikan menyusul operasi tangkap tangan terhadap salah satu bupati yang menjadi pelajaran bagi seluruh pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB.
- Gubernur menyampaikan peringatan ini saat launching Tim Reaksi Cepat Infrastruktur pada Selasa 21 Juli 2026 di Mataram.
RRI.CO.ID, Mataram – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal mengingatkan seluruh aparatur sipil negara (ASN), khususnya jajaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), agar menjaga tata kelola pemerintahan yang bersih dan menjauhi praktik-praktik yang berpotensi melanggar hukum. Peringatan itu disampaikan menyusul operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Bupati Lombok Barat.
Iqbal menyebut kasus OTT tersebut harus menjadi pelajaran bagi seluruh pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB. "Mumpung saya sedang bersama teman-teman. Kemarin ada kejadian, ada salah satu bupati yang di-OTT. Ini adalah pelajaran buat kita semua," kata Iqbal saat launching Tim Reaksi Cepat (TRC) Infrastruktur, Selasa 21 Juli 2026.
Ia menegaskan seluruh pejabat, mulai dari kepala bidang hingga kepala balai, tidak boleh menganggap pekerjaannya luput dari pengawasan. Menurut dia, selain diawasi secara moral dan hukum, setiap tindakan pejabat juga menjadi perhatian pimpinan daerah.
"Jangan merasa tidak ada yang mengawasi. Satu, Allah mengawasi. Kedua, saya mendapatkan semua informasi tentang apa yang terjadi di dalam. Jangan kira saya tidak mengikuti. Saya tahu persis, dan pasti saya bertindak," ujarnya.
Iqbal meminta seluruh jajaran PUPR memperkuat prinsip good governance dalam setiap pelaksanaan program. Ia menekankan setiap rupiah yang berasal dari uang rakyat harus digunakan sepenuhnya untuk kepentingan pelayanan publik.
"Gunakan setiap rupiah yang didapat dari masyarakat untuk semaksimal mungkin mendukung pelaksanaan tugas dan pelayanan publik," katanya.
Menurut Iqbal, kondisi fiskal Pemerintah Provinsi NTB saat ini masih terbatas. Karena itu, pengelolaan anggaran harus semakin efektif, efisien, dan bebas dari penyimpangan.
"Saat ini fiskal kita sangat terbatas. Pastikan dengan keterbatasan itu kita tetap bisa berbuat banyak untuk masyarakat," ujarnya.
Gubernur juga mengaku mengetahui berbagai praktik yang selama ini berkembang di internal organisasi. Karena itu, ia meminta seluruh pejabat meninggalkan kebiasaan yang tidak sesuai dengan prinsip pemerintahan yang bersih.
"Saya tahu tradisi-tradisi yang selama ini hidup di dalam. Yang buruk tinggalkan, yang baik lanjutkan," katanya.
Dalam kesempatan itu, Iqbal turut mengapresiasi kinerja Dinas PUPR, terutama Tim Reaksi Cepat (TRC) yang selama ini menangani pemeliharaan infrastruktur jalan. Meski demikian, ia meminta seluruh jajaran terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Ia menegaskan tugas utama PUPR adalah memastikan infrastruktur dasar, terutama jalan provinsi yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, tetap dalam kondisi baik sehingga pelayanan publik dapat berjalan optimal.
"Kita diberikan amanah oleh masyarakat. Mari gunakan amanah itu dengan sebaik-baiknya. Tingkatkan tata kelola, tingkatkan kinerja, dan pastikan pelayanan kepada masyarakat menjadi prioritas," kata Iqbal.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....