RRI.CO.ID, Mataram – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI menjadikan Kota Mataram sebagai titik awal pelaksanaan program Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi (JNBA) 2026. Program edukasi antikorupsi yang telah berjalan sejak 2018 itu, kembali digelar dengan menyasar berbagai elemen masyarakat guna memperkuat budaya integritas dan pencegahan korupsi.

Hal tersebut mengemuka dalam Dialog Khusus Antikorupsi bertajuk “Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi (JNBA), dari Mataram untuk Indonesia Berintegritas” yang disiarkan Pro 1 RRI Mataram, Senin 15 Juni 2026. Dialog menghadirkan Kepala Satuan Tugas Kampanye KPK RI, Medio Venda, dan Inspektur Kota Mataram Dr. H. Mansyur, SH., MH.

Medio Venda menjelaskan bahwa JNBA merupakan program unggulan KPK yang telah memasuki tahun ketujuh pelaksanaannya. Pada tahun 2026, KPK memulai rangkaian kegiatan dari wilayah Indonesia Timur dengan memilih Kota Mataram sebagai lokasi pertama.

Menurutnya, Mataram dipilih bukan tanpa alasan. Selain tingginya dukungan masyarakat terhadap budaya antikorupsi, Kota Mataram juga ditetapkan sebagai salah satu dari tiga daerah percontohan antikorupsi di Indonesia pada tahun 2025.

“Memasuki tahun ketujuh program ini, kami memulai kembali dari wilayah Indonesia Timur, tepatnya Kota Mataram. Sebelumnya program JNBA telah dilaksanakan di berbagai kota besar mulai dari Aceh hingga Bali,” ujar Medio.

Ia menegaskan, JNBA merupakan bagian dari strategi pendidikan antikorupsi yang dijalankan KPK. Upaya pemberantasan korupsi, kata dia, tidak cukup hanya melalui penindakan, tetapi juga harus dibarengi dengan edukasi dan pembentukan karakter masyarakat.

Melalui program tersebut, KPK bersama Pemerintah Kota Mataram menyasar berbagai kalangan, mulai dari siswa PAUD hingga perguruan tinggi, tenaga pendidik, ASN, aparatur desa dan kelurahan, hingga kelompok masyarakat seperti organisasi perempuan, masyarakat adat, pemuda, dan pelaku UMKM.

Selain memberikan edukasi, KPK juga ingin menunjukkan bahwa pelayanan publik yang bersih dan transparan dapat diwujudkan. Masyarakat diajak untuk melihat langsung berbagai layanan publik yang bebas dari pungutan liar, suap, maupun praktik pemerasan.

“Melalui kolaborasi ini kami ingin membuktikan bahwa layanan publik di Kota Mataram dapat diakses secara bersih, transparan, tanpa pungli dan suap. Masyarakat bisa melihat dan merasakan langsung pelayanan yang berintegritas,” katanya.

KPK juga akan melanjutkan program edukasi melalui kegiatan KPK Mengajar yang menyasar sekolah-sekolah, termasuk di wilayah terpencil, guna menanamkan nilai-nilai antikorupsi sejak dini.

Sementara itu, Inspektur Kota Mataram, Dr. H. Mansyur, SH., MH., menyambut baik pelaksanaan JNBA di Kota Mataram. Menurutnya, berakhirnya rangkaian kegiatan JBA bukanlah akhir dari upaya membangun integritas, melainkan awal untuk memperkuat budaya antikorupsi menuju Indonesia Emas 2045.

“Kehadiran KPK menjadi penyemangat bagi Pemerintah Kota Mataram. Apalagi kami dipercaya sebagai Kota Percontohan Antikorupsi tahun 2025. Tantangan kami sekarang bukan sekadar meraih predikat, tetapi bagaimana mempertahankan semangat dan budaya integritas itu dalam pelayanan kepada masyarakat,” ujar Mansyur.

Mansyur menambahkan, predikat atau penghargaan hanyalah angka dan penilaian formal. Yang lebih penting adalah perubahan perilaku aparatur dan masyarakat dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani.

Dalam kesempatan itu, Medio juga menyoroti pentingnya pelibatan masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi. Menurutnya, berbagai indikator menunjukkan bahwa praktik-praktik seperti gratifikasi, suap, dan perilaku koruptif masih kerap dianggap biasa dalam kehidupan sehari-hari.

Karena itu, KPK terus mendorong pendidikan antikorupsi dan partisipasi masyarakat sebagai langkah strategis untuk mengubah budaya tersebut.

“Korupsi bukan hanya soal kerugian negara, tetapi juga menyangkut masa depan generasi bangsa. Karena itu, membangun budaya antikorupsi harus dimulai dari lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, hingga birokrasi pemerintahan,” jelasnya.

Melalui JNBA 2026, KPK berharap Kota Mataram dapat menjadi contoh praktik pemerintahan yang bersih dan berintegritas, sekaligus menginspirasi daerah lain dalam mewujudkan Indonesia yang bebas korupsi.