UMKM NTB Tumbuh Hampir 30 Persen, Pemprov Dorong Produk Masuk Ritel Modern

RRI.CO.ID, Mataram - Jumlah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Nusa Tenggara Barat atau NTB bertambah hampir 30 persen sejak awal 2026. Pemerintah Provinsi NTB menilai pertumbuhan tersebut menjadi modal penting untuk memperkuat perekonomian daerah di luar sektor pertambangan.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan NTB Lalu Wiranata mengatakan pertumbuhan UMKM terlihat dari sisi kuantitas. Namun, pemerintah masih terus mengevaluasi kualitas dan keberlangsungan usaha karena tidak semua UMKM yang muncul dapat bertahan dalam waktu lama.

“Di awal tahun ini ada perkembangan sekitar hampir 30 persen penambahannya,” kata Wiranata kepada RRI, Selasa 11 Agustus 2026.

Menurut dia, sebagian UMKM yang tercatat pada tahun sebelumnya tidak lagi beroperasi pada tahun berikutnya. Karena itu, pertumbuhan jumlah pelaku usaha tidak bisa semata-mata dijadikan ukuran keberhasilan.

Meski begitu, Wiranata melihat adanya perbaikan kualitas produk UMKM NTB. Perubahan itu terlihat dari kreativitas pelaku usaha, kualitas produk, kemasan, hingga kemampuan mengatur pola produksi.

“Secara kualitas mereka lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya,” ujarnya.

Wiranata mengatakan kontribusi UMKM terhadap pendapatan asli daerah (PAD) NTB belum dihitung secara khusus. Namun, aktivitas UMKM mulai memberikan dampak terhadap perekonomian melalui peningkatan pendapatan pelaku usaha dan penyerapan tenaga kerja.

Menurut dia, kontribusi tersebut lebih banyak bersifat tidak langsung terhadap PAD. UMKM membuka kesempatan kerja dan menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat di sekitar lokasi usaha.

“Perekonomian daerah memang sekarang mereka yang mulai menjadi pilar kita, di luar tambang,” kata Wiranata.

Ia menyebut sektor agro-maritim menjadi salah satu bidang yang potensial dikembangkan karena berkaitan langsung dengan masyarakat di wilayah yang menjadi konsentrasi penduduk miskin.

Wiranata juga menyebut nilai investasi yang berkaitan dengan UMKM sebelumnya berada di kisaran Rp600 miliar. Namun, angka tersebut belum dapat disebut sebagai kontribusi langsung UMKM terhadap PAD karena pemerintah belum memiliki penghitungan khusus.

Untuk mendorong UMKM tidak hanya tumbuh secara jumlah, Pemprov NTB menyiapkan tiga strategi utama, yakni peningkatan kualitas, kepastian volume produksi, dan perluasan pasar.

Pertama, pemerintah memperkuat kurasi produk. Standar kurasi UMKM di kabupaten dan kota akan diseragamkan sehingga produk yang masuk pasar memiliki kualitas yang lebih terjamin.

Jumlah kurator juga akan ditambah untuk memperluas proses seleksi produk UMKM lokal.

Kedua, pemerintah mendorong pelaku UMKM menjaga kontinuitas produksi. Wiranata tidak ingin UMKM hanya mampu memproduksi barang selama beberapa bulan, lalu berhenti dan kembali memproduksi beberapa bulan kemudian.

“Jangan sampai mereka produksinya hanya tiga bulan dalam setahun. Kemudian tujuh bulan lagi baru ada produk lagi,” ujarnya.

Menurut dia, kontinuitas menjadi syarat penting agar UMKM dapat masuk ke pasar yang lebih besar. Produksi yang tidak konsisten berisiko mengganggu pasar dan membuat konsumen kehilangan kepercayaan terhadap produk lokal.

Ketiga, Pemprov NTB membuka akses pasar melalui ritel modern dan pusat perdagangan yang memiliki standar produk tertentu.

Pemprov NTB sebelumnya menjalin kerja sama dengan Uniqlo sehingga sejumlah produk lokal NTB dapat dipasarkan melalui jaringan tersebut. Pada akhir Agustus 2026, pemerintah juga berencana menandatangani nota kesepahaman dengan Ipermart di Epicentrum, Mataram.

Produk makanan dan minuman UMKM NTB akan didorong masuk ke jaringan ritel tersebut.

Wiranata mengatakan pemerintah tidak mungkin mendampingi puluhan ribu UMKM satu per satu. Karena itu, pemerintah memilih membuka akses pasar kepada sejumlah produk yang telah memenuhi standar sebagai contoh bagi pelaku usaha lainnya.

Pola tersebut diharapkan menciptakan motivasi bagi UMKM untuk meningkatkan kualitas produk sekaligus menjaga kontinuitas produksi. “Kalau mereka mau jualan di situ, mereka harus meningkatkan kualitas produknya, sekaligus kontinuitas produksinya,” kata Wiranata.

Menurut dia, pembukaan akses pasar juga menjadi bentuk pendampingan pemerintah yang lebih konkret. UMKM tidak hanya diberikan pelatihan, tetapi juga diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pasar.

Selain akses pasar, pemerintah menyiapkan dukungan pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat atau KUR. Wiranata mengatakan permodalan menjadi salah satu faktor penting agar UMKM dapat meningkatkan kapasitas produksinya.