Bappeda NTB: Lombok Timur Terima Fasilitasi Desa Berdaya Terbanyak

RRI.CO.ID, Lombok Timur - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat terus memperkuat program Desa Berdaya melalui kolaborasi pemerintah daerah dan sektor keuangan. Penguatan tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam Forum KSSK NTB 2026 yang digelar di Kabupaten Lombok Timur. Rabu, 16 September 2026.

Kepala Bappeda Provinsi NTB, Iskandar Zulkarnaen, mengatakan Lombok Timur menjadi daerah yang menerima fasilitasi terbanyak dalam program Desa Berdaya di NTB pada 2026.

“Lombok Timur menjadi kabupaten yang menerima fasilitasi terbanyak di NTB pada tahun 2026,” ujar Iskandar.

Fasilitasi tersebut mencakup tujuh Desa Berdaya Transformatif dan 64 Desa Berdaya Tematik.

“Ada tujuh Desa Berdaya Transformatif dan 64 Desa Berdaya Tematik yang mendapatkan fasilitasi di Lombok Timur,” jelasnya.

Iskandar menjelaskan, program tersebut diarahkan untuk mendorong pemberdayaan masyarakat sekaligus memperkuat pengelolaan potensi ekonomi di tingkat desa. Untuk mendukung pelaksanaannya, sebanyak 144 pendamping disiapkan agar dana yang diberikan dapat dimanfaatkan secara produktif dan tidak bersifat konsumtif.

Para pendamping juga memiliki peran dalam mendampingi keluarga penerima manfaat dan meningkatkan tata kelola keuangan. Disamping itu mendorong pelaku UMKM agar mampu meningkatkan daya saing hingga membuka peluang pasar ekspor.

Menurut Iskandar, seluruh program perangkat daerah di NTB diharapkan memiliki kontribusi terhadap upaya pengurangan kemiskinan. Ia menyebut angka kemiskinan absolut di NTB saat ini berada pada 11,17 persen atau sekitar 624 ribu orang, dengan target diturunkan hingga berada di bawah 10 persen.

Iskandar juga menyoroti pertumbuhan ekonomi NTB yang mencapai 7,4 persen, namun masih didominasi sektor pertambangan.

"Pemerintah provinsi mendorong transformasi ekonomi melalui penguatan sektor kelautan, pariwisata, dan UMKM," ucapnya.

Sementara itu, Forum KSSK NTB 2026 mengangkat tema “Sinergi dalam Mendukung Program Desa Berdaya”. Kegiatan tersebut mempertemukan pemerintah daerah, sektor keuangan, pelaku UMKM, serta pemangku kepentingan lainnya untuk memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat.