RRI.CO.ID, Mataram – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mempercepat penguatan ekosistem usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui pembiayaan, digitalisasi transaksi, legalitas produk, hingga perluasan pasar ekspor. Langkah ini diarahkan untuk mendorong investasi sektor UMKM mencapai Rp1 triliun pada akhir 2026.

Strategi tersebut dijalankan secara terpadu oleh sejumlah organisasi perangkat daerah bersama perbankan, Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Dekranasda, serta kementerian terkait.

Salah satu fokus utama pemerintah adalah memperluas akses pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank NTB Syariah. Program yang mulai berjalan sejak Juli 2026 itu memanfaatkan data transaksi digital berbasis QRIS sebagai dasar penilaian kelayakan calon penerima kredit.

Saat ini sekitar 13 ribu pelaku UMKM di NTB telah menggunakan QRIS. Data transaksi tersebut menjadi acuan bank untuk menilai aktivitas usaha sehingga proses penyaluran KUR dinilai lebih cepat dan tepat sasaran.

"Pola ini membuka peluang bagi pelaku usaha yang selama ini belum memiliki akses pembiayaan formal," ujar Juru Bicara Pemprov NTB, Ahsanul Khalik, Kamis, 6 Agustus 2026.

Sebagai tahap awal, pembiayaan difokuskan pada KUR Super Mikro dengan plafon Rp10 juta hingga Rp15 juta sebelum diperluas ke skema KUR Mikro dengan nilai pembiayaan yang lebih besar.

Selain pembiayaan, pemerintah berupaya meningkatkan daya saing produk UMKM melalui program Desa Ekspor yang dijalankan Dinas Perindustrian dan Perdagangan NTB bersama Kementerian Perdagangan.

Program tersebut mencakup pendampingan peningkatan kualitas produk, standardisasi mutu, hingga konsolidasi pelaku usaha agar mampu memenuhi permintaan pasar dalam jumlah besar secara berkelanjutan.

Selama ini, salah satu kendala UMKM NTB adalah kapasitas produksi yang masih terbatas dan belum mampu menjaga kontinuitas pasokan. Melalui konsolidasi usaha, pemerintah berharap pelaku UMKM dapat memenuhi kebutuhan pasar nasional maupun ekspor secara kolektif.

Di sektor pemasaran, pemerintah memperluas promosi produk lokal melalui kerja sama dengan ritel modern, termasuk Uniqlo, serta menyediakan ruang promosi di bandara, kawasan ekonomi khusus, dan destinasi wisata.

Pemerintah juga memperkuat perdagangan antardaerah. Salah satu pasar lelang yang difasilitasi berhasil membukukan transaksi hampir Rp1 miliar hanya dalam sehari.

Ketua Dekranasda NTB, Hj. Sinta M. Iqbal, mengatakan pembinaan UMKM kini diarahkan pada pembentukan sentra produksi berbasis komunitas. Menurut dia, pola tersebut lebih efektif dibanding pengembangan usaha secara individual.

"Bantuan diprioritaskan kepada kelompok usaha yang sudah menunjukkan konsistensi produksi dan memiliki pasar. Setelah berkembang, pemerintah akan membantu peningkatan kapasitas produksinya," ujarnya.

Data Dinas Koperasi dan UKM NTB mencatat terdapat sekitar 324 ribu unit UMKM di seluruh wilayah NTB. Meski pembinaan tahun ini menghadapi keterbatasan anggaran, pemerintah memastikan pelatihan kewirausahaan, penguatan koperasi, dan pendampingan usaha tetap berjalan.

Di sisi lain, Balai POM terus mempercepat legalitas produk pangan. Selama 2025 hingga pertengahan 2026 telah diterbitkan sekitar 246 Nomor Izin Edar (NIE), termasuk untuk produk kopi khas NTB dan pangan olahan lainnya.

Balai POM juga mengembangkan layanan digital sehingga pelaku UMKM dapat mengurus izin secara daring tanpa harus datang ke kantor. Seluruh proses pendampingan diberikan secara gratis, sementara biaya penerbitan izin hanya berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sekitar Rp350 ribu yang disetor langsung ke kas negara.

Pemprov NTB menilai integrasi pembiayaan, legalitas, digitalisasi transaksi, peningkatan kapasitas produksi, dan perluasan akses pasar menjadi fondasi penting agar semakin banyak UMKM naik kelas. Pemerintah berharap penguatan ekosistem tersebut tidak hanya meningkatkan investasi, tetapi juga memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah secara inklusif.