RRI.CO.ID, Lombok Timur - Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) memperkuat sinergi dalam menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi regional melalui kegiatan Capacity Building Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Sumbawa Barat ke Kabupaten Lombok Timur. Kegiatan bertema "Memperkuat Kapasitas dan Sinergitas Antar Daerah" tersebut menjadi forum berbagi pengalaman sekaligus memperkuat kolaborasi menghadapi tantangan inflasi yang dipengaruhi berbagai faktor.

Wakil Bupati Lombok Timur H. Moh. Edwin Hadiwijaya menyambut baik kunjungan TPID Kabupaten Sumbawa Barat. Menurutnya, pengendalian inflasi tidak lagi dapat dilakukan secara parsial oleh satu daerah atau satu instansi, melainkan membutuhkan kerja sama lintas daerah agar pasokan dan distribusi pangan tetap terjaga.

"Dinamika harga pangan dipengaruhi oleh banyak faktor, mulai dari ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, hingga tantangan perubahan iklim. Karena itu, kolaborasi dan sinergi lintas daerah menjadi kunci utama yang sangat relevan dengan kondisi saat ini," ujar Edwin, Kamis 30 Juli 2026.

Ia menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur secara konsisten menerapkan strategi 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Strategi tersebut diwujudkan melalui berbagai program lintas sektor yang melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah.

Di sektor pertanian, Pemkab Lombok Timur mengalokasikan pengadaan bibit tanaman dalam polybag senilai Rp1,1 miliar untuk anggota PKK dan GOW, serta membangun greenhouse budidaya cabai dan hortikultura senilai Rp1,5 miliar yang dikelola BUMD PD Agro Selaparang.

Sementara di bidang perlindungan sosial, pemerintah menyalurkan bantuan belanja sembako senilai Rp30 miliar kepada lebih dari 198 ribu rumah tangga desil 1 hingga 3. Terdapat pula bantuan tunai Rp3 miliar bagi guru ngaji, marbot, dan pengajar TPQ melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda.

Selain itu, Pemkab Lombok Timur juga menjalin kerja sama antar daerah untuk memastikan pasokan komoditas strategis tetap terjaga. Bersama Bank Indonesia, Bulog, dan champion cabai, pemerintah melaksanakan operasi pasar murah secara masif di 21 kecamatan, disertai pemantauan harga di pasar tradisional dan penguatan komunikasi publik guna mencegah panic buying.

"Kami berharap forum ini tidak berhenti pada diskusi semata, tetapi menghasilkan rekomendasi dan aksi nyata yang mampu menjaga stabilitas harga serta memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat di kedua daerah," tambah Edwin.

Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Sumbawa Barat, Syahril, menegaskan bahwa inflasi harus dipandang sebagai persoalan yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar angka statistik.

"Sumbawa Barat dan Lombok Timur hadir bukan sebagai dua entitas yang terpisah, melainkan sebagai satu kesatuan ekosistem ekonomi regional. Apa yang terjadi di Pasar Selong maupun Pasar Sweta Mataram, dampaknya akan langsung terasa di Taliwang, dan sebaliknya," ucap Syahril.

Menurutnya, kedua daerah memiliki potensi yang saling melengkapi. Lombok Timur merupakan salah satu lumbung pangan dengan produksi cabai, bawang merah, dan telur yang melimpah, sedangkan Sumbawa Barat memiliki permintaan pangan yang tinggi seiring pertumbuhan sektor pertambangan.

Karena itu, ia mengusulkan lima pilar sinergi penanganan inflasi, yakni integrasi sistem informasi pasar dan early warning system, optimalisasi rantai pasok serta efisiensi logistik lintas laut. Disamping itu pengembangan sentra produksi dan hilirisasi bersama, koordinasi operasi pasar dan cadangan pangan, serta penguatan literasi ekonomi masyarakat.

Pertemuan kemudian dilanjutkan dengan diskusi untuk menyusun komitmen bersama. Kedua pemerintah daerah diharapkan segera merumuskan langkah teknis pelaksanaan berbagai kesepakatan tersebut sebagai upaya menjaga stabilitas harga, memperkuat ketahanan pangan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Pulau Lombok maupun Pulau Sumbawa.