BI NTB Siapkan Strategi Kendalikan Inflasi Sumbawa di Tengah Ancaman El Nino

RRI.CO.ID, Sumbawa Besar — Bank Indonesia (BI) Perwakilan Nusa Tenggara Barat (NTB) menilai perkembangan inflasi Kabupaten Sumbawa hingga Juli 2026 masih terkendali. Kondisi tersebut terlihat dari realisasi deflasi sebesar 0,37 persen secara bulanan (month to month/mtm).

Deputi Kepala Kantor Perwakilan BI NTB, Andhi Wahyu Riyadno, mengatakan deflasi tersebut membuat inflasi Kabupaten Sumbawa tercatat sebesar 1,71 persen secara tahun berjalan (year to date/ytd) dan 2,50 persen secara tahunan (year on year/yoy).

Hal itu disampaikan Andhi saat pemaparan dalam Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) NTB, Kabupaten Sumbawa, dan Kabupaten Sumbawa Barat di Sumbawa Barat, Sabtu 22 Agustus 2026.

Menurut Andhi, capaian inflasi Kabupaten Sumbawa masih berada dalam rentang sasaran dan lebih rendah dibandingkan realisasi inflasi NTB maupun nasional.

“Deflasi terutama didorong oleh penurunan harga hortikultura seiring masuknya masa panen di sentra produksi Kabupaten Lombok Timur dan Sumbawa,” kata Andhi dalam pemaparannya.

Meski demikian, BI mengingatkan sejumlah komoditas yang secara historis menjadi penyumbang inflasi di Kabupaten Sumbawa perlu terus mendapat perhatian. Di antaranya cabai merah, bawang merah, dan angkutan udara.

Sementara menjelang perayaan Maulid Nabi, terdapat sejumlah komoditas yang dinilai perlu diwaspadai karena berpotensi memberikan tekanan terhadap inflasi. Komoditas tersebut antara lain beras, bawang merah, dan ayam hidup.

Andhi juga memaparkan perkembangan inflasi di Kota Mataram. Pada Juli 2026, Kota Mataram mengalami deflasi sebesar 0,34 persen secara bulanan setelah sebelumnya mencatat inflasi pada bulan Juni.

Realisasi tersebut membuat inflasi Kota Mataram tetap terjaga dalam rentang sasaran, meski secara tahunan masih lebih tinggi dibandingkan realisasi inflasi nasional dan NTB.

Untuk menjaga stabilitas harga, BI NTB mendorong pemerintah daerah memperkuat sejumlah langkah pengendalian inflasi, terutama menghadapi potensi peningkatan permintaan menjelang momentum keagamaan.

Pertama, pemerintah daerah didorong menggelar gerakan pasar murah secara tepat lokasi, tepat sasaran, dan tepat waktu (3T). Pelaksanaannya perlu didukung early warning system berbasis data harga harian sehingga respons terhadap gejolak harga dapat dilakukan dalam waktu kurang dari 48 jam.

Kedua, optimalisasi Kerja Sama Antar Daerah (KAD), baik di dalam provinsi maupun antarprovinsi. Kerja sama tersebut dapat menggunakan skema government to government (G2G) maupun business to business (B2B) untuk memperlancar distribusi pasokan dari daerah surplus ke daerah defisit.

Ketiga, pemantauan dan pengawasan langsung di lapangan perlu diperkuat melalui inspeksi mendadak (sidak) pasar dan distributor. Langkah ini penting untuk memastikan stabilitas harga, kelancaran distribusi, serta kecukupan pasokan.

Keempat, koordinasi dengan para pemangku kepentingan perlu diperkuat, terutama terkait ketersediaan komoditas yang memiliki kuota distribusi seperti minyak goreng, LPG, dan kebutuhan pokok lainnya.

Kelima, masyarakat perlu terus diedukasi untuk menerapkan pola belanja yang bijak dan wajar sesuai kebutuhan. Masyarakat diimbau tidak melakukan panic buying maupun menimbun bahan pangan karena dapat memicu tekanan terhadap harga.

Selain pengendalian harga, BI NTB juga menekankan pentingnya peningkatan produksi dan produktivitas di tengah tantangan perubahan cuaca dan potensi El Nino.

Menurut Andhi, penguatan sektor pangan harus dilakukan melalui peningkatan kapasitas dan regenerasi petani serta nelayan, sekaligus memberikan kepastian pasar. Hal tersebut juga penting untuk mendukung kebutuhan sektor pariwisata di NTB.

Penerapan Good Agricultural Practices (GAP) dan pemanfaatan teknologi Internet of Things (IoT) dalam pertanian dan perikanan modern juga dinilai perlu diperluas.

Di sisi lain, mitigasi terhadap dampak dinamika cuaca harus diperkuat agar gangguan produksi pertanian dapat ditekan.

“Efektivitas dan kelancaran distribusi serta rantai pasok kebutuhan pangan di wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur juga menjadi bagian penting yang harus diperkuat,” ujar Andhi.

BI NTB juga mendorong penguatan operasi pasar dan Gerakan Pangan Murah (GPM) dengan prinsip 3T, penguatan kelancaran distribusi, serta kampanye konsumsi produk hilir dari komoditas yang menjadi penyumbang inflasi.

Dengan berbagai langkah tersebut, koordinasi TPID diharapkan tidak hanya mampu merespons kenaikan harga setelah terjadi, tetapi juga mengantisipasi potensi tekanan inflasi sejak dini melalui penguatan produksi, distribusi, dan ketersediaan pasokan.