RRI.CO.ID, Mataram – Bank Indonesia (BI) saat ini masih memprioritaskan kebijakan moneter yang berorientasi pada stabilitas ekonomi, khususnya menjaga kestabilan nilai tukar rupiah. Langkah tersebut dinilai penting sebagai fondasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Hario K. Pamungkas, mengatakan setiap kebijakan yang ditempuh BI selalu mempertimbangkan dua kepentingan utama, yakni stabilitas ekonomi dan pertumbuhan ekonomi.

“Bank Indonesia menganggap bahwa stabilitas ekonomi merupakan fundamental atau prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi. Karena itu, stabilitas nilai tukar rupiah menjadi salah satu hal penting yang ingin dicapai saat ini,” kata Hario kepada wartawan di Mataram beberapa waktu lalu.

Menurutnya, fokus kebijakan moneter saat ini memang diarahkan pada upaya menjaga stabilitas ekonomi. BI berharap nilai tukar rupiah dapat bergerak lebih stabil dan bahkan berpotensi menguat pada semester II tahun 2026 sebagaimana proyeksi yang telah disampaikan Gubernur BI.

Meski demikian, Hario menegaskan bahwa upaya menjaga stabilitas ekonomi tetap dilakukan secara seimbang dengan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui sinergi bersama pemerintah dan otoritas sektor keuangan.

“Kami terus melakukan koordinasi dengan pemerintah, Kementerian Keuangan, OJK, dan LPS di tingkat pusat. Di NTB juga koordinasi terus dilakukan agar terdapat keseimbangan antara kepentingan stabilisasi ekonomi dan pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.

Terkait kemungkinan dampak kebijakan moneter terhadap sektor perbankan dan pelaku usaha, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang masih bergantung pada pembiayaan perbankan, Hario mengatakan BI masih melakukan pemantauan.

Menurut dia, dampak kebijakan moneter membutuhkan waktu atau lag time sebelum dapat terlihat secara nyata di lapangan.

“Transmisi kebijakan yang diambil BI tentu membutuhkan waktu. Karena kebijakan ini baru berjalan sekitar dua hari, maka dampaknya terhadap perbankan maupun sektor usaha masih perlu diamati dan di-assessment lebih lanjut,” katanya.

Hario menambahkan, berdasarkan data yang telah dipublikasikan sebelumnya, kinerja perbankan di NTB hingga saat ini masih menunjukkan kondisi yang positif. Pertumbuhan kredit maupun penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) masih berada dalam tren yang baik.

Selain itu, hasil berbagai survei yang dilakukan Bank Indonesia juga menunjukkan tingkat optimisme masyarakat dan pelaku ekonomi masih terjaga.

“Seluruh indikator kinerja perbankan di NTB masih sangat baik. Kredit tumbuh, dana pihak ketiga juga tumbuh. Hasil survei konsumen BI juga menunjukkan optimisme masyarakat masih dalam batas yang baik, dan kami berharap kondisi ini tetap berlanjut ke depan,” ujar Hario.

Mengenai potensi dampak kebijakan terhadap sektor properti, Hario mengatakan pihaknya belum dapat memberikan kesimpulan. BI masih akan berdiskusi dengan pelaku usaha properti, sektor perbankan, dan otoritas terkait untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif.

“Untuk sektor properti tentu perlu pembahasan lebih lanjut. Kami akan berdiskusi dengan pelaku usaha dan pihak terkait untuk melihat apakah terdapat dampak lanjutan dari kebijakan yang diambil,” katanya.

Meski menghadapi dinamika ekonomi global dan nasional, Bank Indonesia optimistis perekonomian NTB tetap mampu tumbuh dengan baik seiring terjaganya stabilitas sektor keuangan dan meningkatnya koordinasi antarinstansi.