RRI.CO.ID, Bima - Pemerintah Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, mendapat alokasi anggaran sekitar Rp50 miliar pada tahap pertama untuk mendukung pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di 16 desa pesisir.
Program yang digagas pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tersebut dijadwalkan mulai memasuki tahap pembangunan pada September 2026.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima, Tajuddin, mengatakan sebelum pembangunan dimulai, pemerintah pusat bersama pemerintah daerah akan melakukan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat di desa-desa penerima program.
“Untuk tahap awalnya, tim dari pusat bersama kami dari pemerintah daerah akan turun sosialisasi dulu program KNMP ini pada masyarakat di 16 desa. Kita mulai sosialisasi di Desa Lamere pada Rabu, 26 Agustus,” ujarnya.
Menurut Tajuddin, sosialisasi tersebut menjadi langkah awal untuk memastikan masyarakat memahami arah dan tujuan program KNMP.
Selain itu, kegiatan tersebut juga menjadi ruang untuk membahas kebutuhan setiap desa sehingga pembangunan yang dilakukan nantinya dapat disesuaikan dengan kondisi kawasan dan potensi masyarakat pesisir.
Tajuddin mengatakan nilai pembangunan di setiap desa tidak sama. Anggaran yang dialokasikan berkisar Rp2 miliar hingga Rp9 miliar untuk masing-masing desa.
Perbedaan nilai tersebut disesuaikan dengan luas lahan yang telah disepakati serta disiapkan oleh pemerintah desa untuk pembangunan KNMP.
Ia menjelaskan pembangunan program tersebut direncanakan berlangsung dalam dua hingga tiga tahap.
Pada tahap pertama, pemerintah pusat mengalokasikan sekitar Rp50 miliar untuk Kabupaten Bima yang akan digunakan mendukung pembangunan KNMP di 16 desa.
| Baca juga: Pembangunan KNMP Sangoro Capai 64 Persen |
"Untuk tahap pertamanya Pemerintah Kabupaten Bima akan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp50 miliar. Dana ini akan dipergunakan untuk kelancaran pembangunan KNMP pada 16 desa dimaksud," katanya.
Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah tidak menjadi pelaksana langsung seluruh pekerjaan fisik maupun pengadaan barang.
Menurut Tajuddin, pekerjaan tersebut akan dilakukan pihak ketiga yang ditetapkan pemerintah pusat melalui proses tender.
"Dalam program KNMP ini nantinya ada beberapa jenis kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga selaku pemenang tender dari pusat, seperti pembangunan fisik dan pengadaan sejumlah peralatan untuk perkampungan nelayan," ucapnya.
Ia mengatakan hingga saat ini rincian paket pekerjaan di setiap desa belum seluruhnya ditetapkan. Pemerintah masih menunggu hasil sosialisasi dan pembahasan bersama tim dari pemerintah pusat, Pemerintah Kabupaten Bima, pemerintah desa, serta masyarakat.
Sejumlah fasilitas yang telah masuk dalam rencana KNMP di antaranya pembangunan dermaga, gudang beku, pabrik es, menara pandang, fasilitas docking kapal, tempat pelelangan ikan, drainase dan gedung perkantoran.
"Fasilitas itu nantinya diharapkan dapat memperkuat ekosistem ekonomi masyarakat pesisir, mulai dari aktivitas penangkapan ikan, penanganan hasil tangkapan hingga pemasaran," ujarnya menegaskan.
Keberadaan gudang beku dan pabrik es, misalnya, diharapkan membantu nelayan menjaga kualitas hasil tangkapan sehingga memiliki nilai jual yang lebih baik.
Sementara dermaga dan fasilitas docking kapal diharapkan dapat menunjang mobilitas serta perawatan kapal nelayan.
Dengan adanya tempat pelelangan ikan, hasil tangkapan nelayan juga diharapkan memiliki akses pemasaran yang lebih baik dan tertata.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....