RRI.CO.ID, Lombok Timur - Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur mendorong percepatan pembangunan gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di seluruh wilayah Lombok Timur. Upaya tersebut dibahas melalui Rapat Koordinasi Penyiapan Lahan Pembangunan KDKMP yang digelar di Aula Kodim 1615 Lombok Timur.
Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin menegaskan keberadaan gerai KDKMP merupakan aset penting yang dibangun pemerintah untuk memberikan manfaat bagi masyarakat. Karena itu, desa dan kelurahan yang belum memiliki lahan pembangunan KDKMP diminta segera mencari solusi bersama agar pembangunan dapat direalisasikan.
“Ini menjadi PR kita bersama. Sangat penting untuk kita cari solusi untuk kita selesaikan bersama. Saya atas nama Pemerintah Daerah berharap agar semua desa/kelurahan di Lombok Timur harus segera memiliki KDKMP,” ucap Bupati, Senin, 7 September 2026.
Berdasarkan data, dari 254 desa/kelurahan di Lombok Timur, sebanyak 101 gerai KDKMP saat ini masih dalam proses pembangunan dan 26 gerai telah rampung. Sementara itu, sebanyak 127 gerai atau sekitar 50 persen dari total KDKMP belum dibangun karena sejumlah kendala, terutama persoalan lahan yang belum memenuhi persyaratan atau lokasinya dinilai kurang strategis.
Bupati menyebut terdapat empat opsi yang dapat ditempuh untuk memenuhi kebutuhan lahan pembangunan gerai KDKMP. Opsi tersebut yakni memanfaatkan tanah pecatu, melakukan tukar guling tanah pecatu apabila lokasinya tidak strategis, menggunakan lahan milik Pemerintah Daerah Lombok Timur, serta memanfaatkan lahan milik Pemerintah Provinsi NTB.
“Kepada Kepala Desa/Pj. Kepala Desa, coba mulai komunikasi dengan masyarakat setempat. Jika lahannya tidak di pinggir jalan agar bisa tukar guling. Cari jalan keluarnya,” ujarnya.
Menurut Bupati, pembangunan gerai KDKMP merupakan kesempatan yang harus dimanfaatkan oleh seluruh desa dan kelurahan karena bangunan tersebut dibiayai pemerintah dengan nilai sekitar Rp1 miliar. Ia berharap tidak terjadi kesenjangan fasilitas antara desa yang telah memiliki gerai KDKMP dengan desa yang pembangunannya belum dimulai.
“Kapan lagi kita akan memiliki bangunan sebesar itu yang dibangunkan oleh Pemerintah dengan dana Rp1 miliar. Maka harus kita manfaatkan,” ujarnya.
Bupati juga menyampaikan apresiasi terhadap peran Kodim 1615 Lombok Timur dalam membantu percepatan pembangunan fisik dan logistik KDKMP. Menurutnya, semangat dan keterlibatan TNI sangat dibutuhkan untuk memastikan program tersebut dapat berjalan sesuai target.
“Semangat membangun dari TNI inilah yang sangat kita perlukan,” ucapnya.
Sementara itu, Komandan Kodim 1615 Lombok Timur Letkol Inf. Hadiyansyah menjelaskan keterlambatan pembangunan KDKMP di sejumlah desa dan kelurahan bukan disebabkan pembangunan yang mangkrak, melainkan karena proses pembangunan belum dimulai. Ia memaparkan, dari pembangunan KDKMP tahap II, sebanyak 26 titik telah mencapai progres 100 persen. Kemudian 15 titik berada pada progres 91 hingga 99 persen, 20 titik mencapai 81 hingga 90 persen, sedangkan 68 titik masih berada pada progres 71 persen ke bawah.
Dandim juga merinci sebanyak 127 KDKMP yang belum dibangun berdasarkan wilayah kecamatan. Kecamatan Sakra Barat menjadi wilayah dengan jumlah KDKMP yang belum dibangun paling banyak, yakni mencapai 20 desa.
Selain pembangunan fisik, setiap unit KDKMP yang telah selesai 100 persen nantinya mendapatkan sarana dan prasarana pendukung. Terdapat 17 item sarpras, di antaranya truk, mobil pick-up, motor roda tiga, AC, rak gerai, mesin kasir beserta aplikasinya, CCTV, modem internet, seragam, genset, brankas, dan kipas.
“Untuk sarpras ini kami menunggu dari pusat. Tidak semua langsung didistribusikan, akan tetapi secara bergantian, bertahap dikirim dari pusat,” jelasnya.
Dandim menyebut terdapat dua kendala utama dalam pembangunan KDKMP, yakni adanya pengakuan lahan oleh ahli waris dan ketidaksetujuan masyarakat terhadap penggunaan lahan. Menurutnya, persoalan tersebut telah dimediasi dan diselesaikan, termasuk keberatan masyarakat terkait penggunaan lahan yang sebelumnya dimanfaatkan sebagai fasilitas olahraga.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Lombok Timur, jajaran Forkopimda, serta kepala desa dan lurah se-Kabupaten Lombok Timur. Pemda bersama Kodim 1615 Lombok Timur juga membuka ruang diskusi untuk mencari solusi terbaik terhadap berbagai persoalan lahan sehingga pembangunan KDKMP di seluruh wilayah dapat segera dilaksanakan.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....