Pencopotan Kepala BGN Dinilai Tak Ganggu Program MBG di NTB

‎RRI.CO.ID, Mataram - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memastikan pergantian pimpinan di Badan Gizi Nasional (BGN) tidak mengganggu pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah. Program nasional tersebut disebut tetap berjalan seperti biasa meski Presiden Prabowo Subianto mencopot Kepala BGN, Dadan Hindayana, dari jabatannya.

‎Ketua Satgas MBG NTB, Fathul Gani, mengatakan pergantian pimpinan merupakan hal biasa dalam sebuah organisasi sehingga operasional program diyakini tetap berjalan. “Tidak berpengaruh. Kan langsung terisi, sehingga kami yakin tidak terlalu berdampak pada operasional program di daerah maupun di pusat,” kata Fathul di Mataram, Rabu, 3 Juni 2026.

‎Menurut dia, sistem organisasi di BGN tetap berjalan meski terjadi pergantian pimpinan. “Orang boleh berganti, prinsip tetap berjalan. Itulah organisasi. Mau siapa pun pimpinannya, sepanjang proses pergantiannya berjalan, organisasinya tetap berjalan,” ujarnya.

‎Fathul mengaku belum mengetahui secara pasti dugaan persoalan yang menyeret Dadan hingga diperiksa Kejaksaan Agung. Namun ia memastikan program MBG di NTB tetap berjalan sambil menunggu perkembangan kebijakan dari pemerintah pusat.

‎“Kita tunggu saja ke mana arahnya. Kita tidak bisa menduga-duga. Program nasional kita pastikan tetap berjalan,” katanya.

‎Ia menyebut hingga kini komunikasi dengan pemerintah pusat masih berlangsung normal. Sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di NTB juga disebut tetap melaporkan kesiapan operasional mereka.

‎“Beberapa SPPG melaporkan kesiapan operasional. Kalau ada yang bermasalah ya diselesaikan masalahnya. Komunikasi dengan pusat juga tetap jalan,” ujar Fathul.‎

‎Terkait isu pengurangan anggaran BGN, Fathul mengatakan kualitas makanan dan besaran porsi MBG sejauh ini tidak mengalami perubahan. Menurut dia, porsi kecil tetap sebesar Rp 13 ribu dan porsi besar Rp 15 ribu.

‎“Kalau kualitas tidak berkurang. Yang berubah mungkin angka anggaran, tetapi porsinya tetap,” katanya.

‎Meski demikian, ia mengakui bila terjadi pengurangan anggaran secara nasional maka daerah juga akan terdampak. Salah satu bentuk efisiensi yang sudah diterapkan ialah pengurangan hari distribusi makanan dari enam hari menjadi lima hari dalam sepekan.

‎“Yang libur tidak dilakukan distribusi. Itu bentuk efisiensi juga,” kata dia.

‎Sementara soal pembangunan SPPG baru, Fathul mengaku belum menerima informasi adanya penghentian proyek. “Yang sudah ada tetap berjalan,” ujarnya.

‎Ia juga memastikan mekanisme transparansi pelaksanaan MBG di daerah tetap diterapkan. Menurut dia, setiap SPPG diminta menyampaikan informasi terkait menu, kandungan gizi, hingga harga makanan melalui media sosial masing-masing.

‎“Mekanisme pelaporan sudah diatur melalui media sosial masing-masing, seperti Instagram dan TikTok. Harus dicantumkan gizi, harga, dan sebagainya. Jadi proses aplikasinya tetap berjalan dan transparan,” katanya.

‎Saat ini, kata Fathul, pemerintah juga mulai memfokuskan program MBG untuk kelompok prioritas seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.