Dana Belum Cair, 195 Dapur MBG di NTB Berhenti Beroperasi

RRI.CO.ID, Mataram - Sebanyak 195 dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Nusa Tenggara Barat berhenti beroperasi sejak pekan lalu. Penghentian sementara layanan itu dipicu keterlambatan pencairan dana operasional ke rekening Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Kepala Regional Badan Gizi Nasional (BGN) NTB, Eko Prasetyo, mengatakan sebagian dapur MBG tidak lagi melayani penerima manfaat karena dana operasional belum diterima pengelola SPPG. “Memang operasionalnya menunggu pencairan dana,” kata Eko saat dikonfirmasi, Senin, 8 Juni 2026.

Menurut dia, pencairan dana sebenarnya mulai dilakukan sejak Jumat pekan lalu. Namun, belum seluruh SPPG menerima transfer sehingga sejumlah dapur memilih menghentikan operasional sementara.

BGN mencatat dapur MBG yang tidak beroperasi tersebar di seluruh kabupaten/kota di NTB. Rinciannya, Kota Mataram 8 dapur, Lombok Barat 30, Lombok Timur 44, Lombok Tengah 42, Lombok Utara 14, Kota Bima 6, Kabupaten Bima 40, Dompu 4, Sumbawa 2, dan Sumbawa Barat 5.

Eko membantah penghentian operasional itu berkaitan dengan pergantian pimpinan di tubuh BGN. Ia menyebut keterlambatan pencairan murni persoalan teknis administrasi dan proses perbankan.

“Ini kendala teknis saja. Tidak ada hubungan dengan pergantian pimpinan di BGN,” ujarnya.

Ia mengatakan proses pencairan kembali dilakukan pada Senin ini setelah sempat tertunda akibat akhir pekan dan libur perbankan. Penyaluran dana dilakukan secara bertahap kepada masing-masing SPPG.

“Hari ini ada pencairan lagi, bertahap nanti,” kata Eko.

Eko menambahkan bantuan makanan yang tidak tersalurkan pada hari tertentu tidak dapat dirapel pada hari berikutnya karena berkaitan dengan pemenuhan gizi harian siswa.

“Tidak bisa dirapel karena itu berkaitan dengan pemenuhan gizi harian,” ujarnya.

Ketua Satgas MBG NTB, Fathul Gani, mengatakan penghentian sementara operasional dapur MBG terjadi dalam masa transisi internal di BGN. Menurut dia, evaluasi menyeluruh sedang dilakukan menyusul perubahan pimpinan lembaga tersebut.

“Dalam masa transisi ini sesuatu yang wajar. BGN perlu melakukan evaluasi menyeluruh. Insyaallah dalam sepekan pendanaan sudah mulai bisa disalurkan kembali ke masing-masing SPPG,” kata Fathul.

Ia mengungkapkan sejak Jumat lalu sejumlah SPPG melaporkan dana operasional di rekening mereka telah habis. Di sisi lain, pengelola dapur tidak diperkenankan menggunakan dana talangan ataupun sistem pembayaran utang kepada penyedia bahan makanan.

“Karena tidak diperbolehkan menggunakan dana talangan atau ngebon, konsekuensinya ada yang menghentikan operasional secara mandiri,” ujarnya.

BGN juga memastikan dapur MBG tidak boleh tetap beroperasi dengan skema pembayaran tempo. Akibatnya, distribusi makanan kepada ribuan siswa di sejumlah daerah di NTB terhenti sementara.

Fathul mengakui kondisi tersebut berdampak langsung terhadap penerima manfaat program MBG. Karena itu, pihaknya mempercepat proses pencairan agar layanan dapat kembali berjalan normal.

“Kalau dibilang berpengaruh pasti berpengaruh karena tidak ada layanan penerima manfaat. Makanya kita percepat proses pencairan keuangannya,” katanya.