RRI.CO.ID, Mataram - Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Irjen Pol. (Purn) Sony Sanjaya, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah tidak akan mengurangi kualitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, efisiensi dilakukan pada pos-pos anggaran pendukung tanpa menyentuh kualitas maupun porsi makanan yang diterima penerima manfaat.

"Kami menyambut kebijakan pemerintah dalam hal efisiensi anggaran, tetapi tidak mengurangi kualitas. Tetap Rp15 ribu untuk porsi besar, Rp13 ribu untuk porsi kecil," kata Sony dalam kunjungannya ke Mataram NTB beberapa waktu lalu.

Ia menjelaskan, langkah efisiensi dilakukan melalui pengurangan sejumlah anggaran kegiatan operasional dan pos lain yang dinilai masih dapat dioptimalkan tanpa mengganggu layanan utama program.

"Efisiensinya misalkan di pengurangan anggaran-anggaran untuk kegiatan dan lain-lain," ujarnya.

Sony menekankan bahwa fokus utama BGN saat ini adalah memastikan kualitas makanan dan tata kelola dapur MBG terus meningkat seiring dengan perluasan program di berbagai daerah.

Terkait isu yang tengah menjadi perhatian pengelola dapur MBG mengenai sistem grade atau grading dapur, Sony menjelaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan instrumen peningkatan kualitas yang sedang diterapkan BGN.

"Grading ini adalah kegiatan BGN untuk meningkatkan kualitas," katanya.

Menurut Sony, pada tahap awal seluruh dapur MBG mendapatkan perlakuan yang sama. Setiap dapur memperoleh insentif operasional yang setara sebelum dilakukan proses penilaian berdasarkan kinerja dan pemenuhan standar yang telah ditetapkan.

"Pada saat pertama kita membangun dapur, semuanya sama. Setelah itu dilakukan grading," ujarnya.

Proses grading dilakukan melalui penilaian langsung di lapangan dengan melibatkan pihak appraisal dan tim verifikasi. Penilaian mencakup berbagai aspek penting, mulai dari kelengkapan sertifikasi hingga kondisi sarana dan prasarana dapur.

BGN, lanjut Sony, akan memeriksa kepatuhan dapur terhadap sejumlah standar, seperti Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), sertifikasi halal, serta standar keamanan pangan berbasis Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP).

"Grading dilakukan melalui pengecekan sertifikasi. Apakah SLHS, sertifikasi halal, sertifikasi HACCP sudah dipenuhi atau belum," jelasnya.

Selain aspek keamanan dan kualitas pangan, BGN juga mempertimbangkan faktor pendukung lainnya, seperti kondisi bangunan dapur, status kepemilikan lahan, hingga nilai sewa lokasi apabila dapur beroperasi di lahan sewaan.

"Bagaimana kondisinya, berapa harga sewa lahannya, lahannya milik pribadi atau sewa. Apabila sewa, berapa sewanya," kata Sony.

Sony menegaskan bahwa penerapan sistem grading bukan bertujuan mengurangi dukungan kepada dapur MBG, melainkan mendorong pengelola untuk memenuhi standar yang semakin baik sehingga kualitas layanan kepada masyarakat dapat terus meningkat.

Dengan mekanisme tersebut, BGN berharap seluruh dapur MBG mampu memenuhi standar keamanan pangan, kebersihan, dan tata kelola yang seragam di seluruh Indonesia.

Di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah, BGN memastikan kualitas makanan, keamanan pangan, dan pelayanan dalam Program Makan Bergizi Gratis tetap menjadi prioritas utama agar manfaat program dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat.