Produk Lokal Jadi Andalan Program MBG di NTB

‎RRI.CO.ID, Mataram - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menargetkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya menjadi program pemenuhan gizi, tetapi juga penggerak utama ekonomi kerakyatan di daerah. Pemprov mendorong agar seluruh rantai pasok program tersebut bertumpu pada produk dan pelaku usaha lokal.

‎Sekretaris Daerah NTB, Abul Chair, mengatakan MBG harus memberi dampak langsung bagi masyarakat desa, mulai dari petani, peternak, nelayan, koperasi, hingga pelaku UMKM. “Program ini bukan sekadar pemenuhan gizi, tetapi investasi besar bangsa untuk masa depan generasi Indonesia,” kata Abul Chair saat menghadiri rapat koordinasi penguatan rantai pasok MBG di Hotel Lombok Raya, Mataram, Jumat, 29 Mei 2026.

‎Menurut dia, dana program MBG harus berputar di daerah agar mampu menciptakan efek ekonomi berantai di masyarakat. Karena itu, Pemprov NTB mendorong penguatan rantai pasok lokal agar kebutuhan program dipenuhi oleh produk NTB sendiri.

‎“Manfaat ekonomi program harus dirasakan masyarakat lokal. Jangan sampai produk luar justru mendominasi,” ujarnya.

‎Abul Chair menilai MBG memiliki dua fungsi sekaligus, yakni meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan gizi dan memperkuat ekonomi desa melalui keterlibatan berbagai sektor usaha rakyat.

‎Hingga Mei 2026, pelaksanaan MBG di NTB tercatat memiliki 842 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dengan 733 unit aktif beroperasi. Program tersebut melibatkan lebih dari 4.300 penyedia lokal dan menyerap sekitar 39 ribu tenaga kerja. Jumlah penerima manfaat mencapai sekitar 1,9 juta orang.

‎Pemprov NTB juga menekankan pentingnya standar keamanan pangan dan kepatuhan terhadap prosedur operasional program. Abul Chair mengatakan kualitas makanan yang disalurkan harus terjamin sehat, higienis, dan aman dikonsumsi.

‎“Produk MBG harus dikenal sehat, aman, dan terpercaya. Karena itu kepatuhan terhadap SOP menjadi prioritas,” katanya.

‎Ia menambahkan, visi pembangunan NTB Bangkit Bersama menuju NTB Makmur dan Mendunia harus diwujudkan melalui program yang menyentuh langsung masyarakat bawah.

‎“MBG harus menjadi gerakan bersama untuk memperkuat kualitas generasi muda dan memperkuat ekonomi rakyat,” ujar Abul Chair.

‎Sementara itu, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Sony Sanjaya, mengatakan pemerintah menempatkan ibu hamil, ibu menyusui, balita, peserta didik, dan santri sebagai kelompok prioritas penerima program MBG.

‎“Pemenuhan gizi diperhatikan sejak janin dalam kandungan agar tercipta generasi sehat dan berkualitas,” kata Sony.

‎Ia menegaskan supplier lokal harus menjadi prioritas utama agar manfaat ekonomi program tidak mengalir keluar daerah. Menurut dia, MBG berpotensi menjadi penggerak ekonomi rakyat karena melibatkan sektor pangan lokal dalam skala besar.

‎Di NTB, program tersebut telah melibatkan sekitar 4.457 supplier yang terdiri atas koperasi, BUMDes, UMKM, dan pelaku usaha lainnya. Kelompok UMKM menjadi penyedia terbesar dalam rantai pasok program.

‎Sony menyebut pemerintah saat ini mengalokasikan anggaran MBG di NTB sekitar Rp 27,7 miliar per hari. Lombok Timur menjadi daerah dengan distribusi anggaran terbesar mencapai Rp 8,3 miliar per hari, disusul Lombok Tengah Rp 6,2 miliar dan Lombok Barat Rp 3,9 miliar.

‎Dari total anggaran tersebut, sekitar Rp 4 miliar per hari diserap untuk tenaga kerja yang jumlahnya mencapai lebih dari 40 ribu orang.

‎“MBG ini penggerak ekonomi tingkat bawah. Efeknya langsung terasa pada konsumsi dan perputaran uang di masyarakat,” ujar Sony.