Perubahan APBD Manokwari Fokus pada Prioritas dan Kebutuhan Daerah

RRI.CO.ID, Manokwari - Pemerintah Kabupaten Manokwari menyiapkan perubahan APBD tahun anggaran 2026 dengan menyesuaikan kondisi keuangan daerah yang berkembang sepanjang tahun berjalan. Penyesuaian tersebut dibahas bersama DPRK melalui KUPA dan PPAS Perubahan APBD 2026.

Wakil Bupati Manokwari H. Mugiyono mengatakan, perubahan APBD tidak semata-mata berkaitan dengan perubahan angka dalam dokumen anggaran, tetapi menjadi bagian dari evaluasi terhadap pelaksanaan APBD tahun berjalan.

Hal itu disampaikan H. Mugiyono dalam Pembukaan Rapat Paripurna DPRK Manokwari Masa Sidang I Tahun Persidangan 2026/2027 tentang Rancangan KUPA dan PPAS APBD Kabupaten Manokwari Tahun Anggaran 2026.

Menurutnya, penyusunan perubahan APBD harus melihat kondisi perekonomian daerah, realisasi pendapatan dan belanja hingga pertengahan tahun, perubahan kebijakan pemerintah pusat, kebutuhan pelayanan dasar serta dinamika pembangunan.

“Forum ini bukan hanya membahas angka-angka dalam APBD, tetapi juga momentum untuk mengevaluasi pelaksanaan APBD tahun berjalan dan menyesuaikan kemampuan fiskal daerah,” kata H. Mugiyono.

Ia mengatakan, ruang fiskal daerah masih menghadapi tantangan sehingga pengalokasian anggaran harus dilakukan secara efektif, terukur dan bertanggung jawab.

Sejumlah kebutuhan menjadi pertimbangan dalam perubahan anggaran, termasuk pengendalian inflasi, penanganan kemiskinan ekstrem dan stunting, penanganan bencana, pembayaran gaji PPPK, guru, tenaga kesehatan, CPNS serta pembayaran pokok pinjaman daerah.

H. Mugiyono berharap pembahasan bersama DPRK dapat berjalan konstruktif dengan mengedepankan kemampuan keuangan daerah, skala prioritas pembangunan, ketentuan perundang-undangan, efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas.

Ia menegaskan, anggaran yang tersedia harus diarahkan pada program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta mendukung pencapaian target pembangunan Kabupaten Manokwari.