Kemenkum Uji E-Voting Libatkan Pegawai Tentukan Calon Pimpinan

RRI.CO.ID, Manokwari - Kementerian Hukum mulai membuka ruang partisipasi pegawai dalam proses penentuan calon pimpinan melalui penerapan electronic voting atau e-voting. Mekanisme tersebut diuji coba di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur dengan melibatkan pegawai dalam memilih calon pejabat yang dinilai memiliki kapasitas untuk memimpin organisasi.

Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas, mengatakan penerapan e-voting merupakan bagian dari upaya memperkuat struktur organisasi sekaligus memberikan ruang kepada pegawai untuk ikut menentukan figur yang akan memimpin mereka. Jawa Timur menjadi lokasi awal untuk melihat efektivitas mekanisme tersebut.

“E-voting yang kita lakukan sekarang adalah upaya bagaimana penguatan struktur di kantor wilayah, terutama kepada teman-teman yang nanti akan dipercaya menjadi pejabat manajerial, Kakanwil, ataupun juga mungkin nanti akan ke Kadif maupun yang lain-lainnya,” ujar Supratman.

Menurutnya, keterlibatan pegawai dalam proses tersebut tidak berarti mengubah sistem birokrasi yang telah ditetapkan. Struktur organisasi, fungsi, tugas dan kewenangan pejabat tetap menjadi landasan dalam menjalankan pemerintahan.

“Sekalipun kita lakukan e-voting, jangan lupa ada struktur di dalam, ada fungsi, ada tugas, ada wewenang yang tetap harus melekat,” tegasnya.

Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum RI, Nico Afinta, menjelaskan pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan sumber daya manusia merupakan bagian dari transformasi digital kementerian. Digitalisasi tersebut tidak hanya menyentuh pelayanan publik, tetapi juga diarahkan untuk memperbaiki tata kelola internal.

“Bapak Menteri Hukum telah mencanangkan program transformasi digital, dimana tujuannya adalah melayani masyarakat dengan cepat, tepat, dan akuntabel. Pelayanan ini diberikan tidak hanya kepada masyarakat, tetapi juga kepada internal kita sendiri,” ujar Nico.

Kementerian Hukum selanjutnya akan mengevaluasi pelaksanaan uji coba tersebut untuk melihat kemungkinan penerapan di wilayah lain. Jika dinilai berhasil, e-voting berpotensi menjadi salah satu pendekatan dalam membangun proses pengisian jabatan yang lebih partisipatif, transparan, dan berbasis kompetensi.