RRI.CO.ID, Manokwari - Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tidak hanya menjadi ukuran perkembangan demokrasi di daerah, tetapi juga menjadi acuan pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan politik. Di Papua Barat, hasil pengukuran IDI dimanfaatkan sebagai dasar evaluasi sekaligus penyusunan rencana aksi untuk meningkatkan kualitas demokrasi.

Statistisi Ahli Muda Badan Pusat Statistik (BPS) Papua Barat, Ika Rusinta Widiyasari, mengatakan IDI merupakan satu-satunya indikator yang mengukur pembangunan di bidang politik. Karena itu, indikator tersebut telah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan menjadi rujukan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Menurutnya, pemerintah daerah juga diarahkan untuk memasukkan IDI ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dengan demikian, capaian indeks demokrasi menjadi salah satu tolok ukur dalam menilai kinerja pemerintah daerah di bidang politik.

"Indeks Demokrasi Indonesia merupakan satu-satunya indikator yang mengukur pembangunan di bidang politik. Instruksi dari Mendagri pun menginstruksikan kepada pemerintah daerah bahwa IDI harus masuk ke RPJMD. Kemudian menjadi indikator utama bagi kinerja gubernur di bidang politik," ucapnya Kamis, 30 Juli 2026.

Ia menjelaskan, hasil IDI tidak cukup dipahami hanya dari angka akhirnya, melainkan harus dianalisis hingga ke setiap indikator penyusunnya. Melalui cara tersebut, pemerintah dapat mengetahui aspek mana yang masih lemah sehingga dapat disusun kebijakan yang lebih tepat sasaran.

Ika mengatakan proses tersebut dilakukan melalui penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) yang dibahas bersama Kelompok Kerja (Pokja) IDI. Forum tersebut melibatkan berbagai unsur, mulai dari pemerintah daerah, media, tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga adat, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), hingga organisasi masyarakat lainnya.

Menurutnya, keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam Pokja IDI menjadi bagian penting untuk memastikan setiap kebijakan yang dirumuskan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat Papua Barat dalam memperkuat kualitas demokrasi.

Ia berharap hasil pengukuran IDI terus dimanfaatkan sebagai instrumen evaluasi pembangunan politik sehingga setiap kebijakan yang diambil pemerintah mampu mendorong peningkatan kualitas demokrasi secara berkelanjutan di Papua Barat.