RRI.CO.ID, Manokwari - Hasil pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2025 menunjukkan Papua Barat masih menghadapi tantangan dalam memperkuat aspek kebebasan dan kapasitas lembaga demokrasi. Kedua indikator tersebut dinilai menjadi faktor utama yang memengaruhi capaian indeks demokrasi daerah. Hal ini disampaikan Statistisi Ahli Muda Badan Pusat Statistik (BPS) Papua Barat, Ika Rusinta Widiyasari pada Kamis, 30 Juli 2026.

Ia mengatakan IDI disusun berdasarkan tiga aspek utama, yakni kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas lembaga demokrasi. Dari ketiga aspek tersebut, kesetaraan menjadi indikator dengan capaian tertinggi di Papua Barat.

Menurutnya, aspek kesetaraan pada 2025 memperoleh nilai 65,30 sehingga masuk kategori sedang. Capaian itu menunjukkan kesempatan yang sama bagi masyarakat dalam memperoleh hak dan berpartisipasi dalam kehidupan demokrasi sudah berjalan cukup baik.

"Kalau kita lihat indeks pada masing-masing aspek, nilai indeks yang paling tinggi itu di aspek kesetaraan. Jadi aspek kesetaraan pada tahun 2025 itu nilainya 65,30. Artinya ada di kategori sedang. Namun demikian, kalau kita lihat dari aspek kebebasan dan kapasitas lembaga demokrasi itu menunjukkan mereka masih di bawah standar," ujarnya.

Ia menjelaskan, aspek kebebasan pada 2025 tercatat sebesar 57,70 atau masih berada dalam kategori rendah. Kondisi tersebut mengindikasikan masih diperlukan upaya untuk memperluas ruang kebebasan masyarakat dalam menyampaikan pendapat dan mengekspresikan aspirasi secara aman dan bertanggung jawab.

Selain itu, kapasitas lembaga demokrasi juga masih memerlukan penguatan agar fungsi lembaga-lembaga demokrasi di Papua Barat dapat berjalan lebih efektif. Menurut Ika, peningkatan kualitas kelembagaan menjadi bagian penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang demokratis.

Ia menilai perbaikan pada dua aspek tersebut memerlukan keterlibatan berbagai pihak, baik pemerintah, penyelenggara negara, organisasi masyarakat, maupun masyarakat luas. Kolaborasi dinilai menjadi kunci untuk meningkatkan kualitas demokrasi secara menyeluruh.

Ika berharap evaluasi terhadap hasil IDI 2025 dapat menjadi dasar dalam merumuskan langkah-langkah yang lebih tepat sasaran, sehingga aspek kebebasan dan kapasitas lembaga demokrasi di Papua Barat terus mengalami peningkatan pada tahun-tahun mendatang.