RRI.CO.ID, Bintuni – Fraksi Partai Golkar DPRK Teluk Bintuni mendorong Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni untuk terus meningkatkan kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta memastikan belanja daerah berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Hal itu disampaikan Ayor Kosepa saat membacakan pandangan umum Fraksi Golkar terhadap pidato pengantar Bupati Teluk Bintuni Yohanis Manibuy terkait Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 dalam sidang paripurna DPRK Teluk Bintuni, Senin, 27 Juli 2026.

Dalam pandangannya, Fraksi Golkar memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni yang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan tahun 2025. “Fraksi Golkar memberikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Bintuni yang kembali meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan,” kata Ayor Kosepa.

Meski demikian, Fraksi Golkar mengingatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar lebih selektif, sistematis, dan berorientasi pada visi-misi kepala daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Menurutnya, perencanaan yang baik akan menghasilkan program pembangunan yang berkualitas dan efektif.

Selain itu, Fraksi Golkar juga mendorong pemerintah daerah untuk terus berinovasi dalam menggali sumber-sumber pendapatan baru melalui optimalisasi pajak dan retribusi daerah. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat maupun provinsi.

“Pemerintah daerah perlu terus berinovasi menggali potensi pajak dan retribusi daerah sehingga ketergantungan terhadap dana transfer dapat dikurangi,” ujar Ayor.

Fraksi Golkar menilai peningkatan kinerja pengelolaan anggaran harus diikuti dengan pencapaian target pembangunan yang sejalan dengan visi daerah. Dengan demikian, manfaat pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dan mendorong peningkatan kualitas hidup warga Teluk Bintuni.

Dalam kesempatan itu, Fraksi Golkar juga menekankan pentingnya penyerapan anggaran yang berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, serta percepatan penyelesaian program prioritas seperti pembangunan infrastruktur dasar, pendidikan, dan kesehatan.

“Penyerapan anggaran belanja harus benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat, kemajuan ekonomi, serta percepatan pembangunan sektor prioritas,” tegasnya.

Fraksi Golkar menilai fokus pembangunan pada sektor pendidikan, kesehatan, kemandirian ekonomi masyarakat, dan pembukaan akses wilayah terisolasi telah menunjukkan perkembangan yang positif. Oleh karena itu, sektor-sektor tersebut diminta tetap menjadi prioritas dalam pembahasan APBD tahun 2026 dan tahun anggaran berikutnya.

Di akhir pandangannya, Fraksi Golkar menekankan pentingnya sinergi antara perangkat daerah dan DPRK dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah. Pengawasan yang kuat dinilai penting untuk menjaga kepatuhan terhadap standar akuntansi pemerintahan serta menghindari temuan berulang yang dapat memengaruhi opini BPK di masa mendatang.

“Mari kita satukan tekad, alirkan potensi, dan satukan perbedaan untuk membangun Teluk Bintuni yang semakin maju, mandiri, dan sejahtera,” tutup Ayor Kosepa.