RRI.CO.ID, Manokwari – Realisasi pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya hingga April 2026 mencapai Rp693,5 miliar atau 25,1 persen dari target tahun berjalan sebesar Rp2,76 triliun. Capaian tersebut menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Papua Barat, Moch Abdul Kobir, mengatakan pendapatan negara tumbuh 42,08 persen secara tahunan (year on year/yoy) dibandingkan realisasi Januari-April 2025 yang sebesar Rp488,1 miliar.

Menurut Kobir, penerimaan perpajakan masih menjadi kontributor utama pendapatan negara dengan realisasi Rp433,8 miliar atau meningkat 28,7 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Komponen terbesar berasal dari Pajak Penghasilan (PPh) nonmigas sebesar Rp230,9 miliar dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) sebesar Rp222,7 miliar.

“Realisasi pajak sudah mencapai 18,2 persen dari target Rp2,38 triliun. Peningkatan kepatuhan wajib pajak dan implementasi Coretax turut mendorong peningkatan penerimaan,” Ujarnya.

Selain penerimaan pajak, pendapatan negara juga ditopang oleh Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang terealisasi sebesar Rp258,3 miliar atau 69,1 persen dari target tahunan sebesar Rp373,7 miliar. Kinerja PNBP tersebut tumbuh 72,4 persen secara tahunan dan didominasi oleh PNBP lainnya sebesar Rp223 miliar serta PNBP Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp35,3 miliar.

Sementara itu, pendapatan hibah yang masuk ke kas negara hingga akhir April 2026 tercatat sebesar Rp1,4 miliar. Di sisi belanja negara, realisasi APBN di Papua Barat dan Papua Barat Daya mencapai Rp6,9 triliun atau 29,7 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp23,27 triliun.

Belanja tersebut terdiri atas belanja kementerian/lembaga sebesar Rp2,19 triliun dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp4,71 triliun.

Belanja kementerian/lembaga mengalami pertumbuhan 47,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu, terutama untuk mendukung belanja pegawai dan pelaksanaan program pemerintah. Sementara penyaluran TKD tumbuh 42,1 persen dengan Dana Alokasi Umum (DAU) menjadi komponen terbesar yang mencapai Rp2,51 triliun.

Kobir menilai peningkatan pendapatan dan belanja negara mencerminkan peran strategis APBN dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah sekaligus mempercepat pembangunan di Papua Barat dan Papua Barat Daya.

“APBN terus bekerja melalui pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dukungan UMKM, serta transfer ke daerah guna menjaga pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan,” tambahnya.

Optimalisasi APBN akan terus dilakukan agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat melalui peningkatan layanan publik dan pembangunan yang lebih merata di kedua provinsi tersebut.