RRI.CO.ID, Bintuni – Fraksi Partai NasDem DPRK Teluk Bintuni menyoroti masih tingginya ketergantungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terhadap dana transfer dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Dalam pandangan umur fraksi atas pidato pengantar Bupati, di sidang paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Daerah ( LKPD), Fraksi NasDem mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), penguatan perencanaan berbasis kinerja, serta peningkatan transparansi pengelolaan anggaran.

Juru Bicara Fraksi Partai NasDem, Nasarius Iba, mengatakan pemerintah daerah perlu segera menyusun langkah mitigasi risiko fiskal guna mengantisipasi kemungkinan perubahan kebijakan transfer dari pemerintah pusat yang dapat berdampak pada kemampuan keuangan daerah. Menurutnya, rasio PAD terhadap total pendapatan daerah masih relatif rendah sehingga perlu dilakukan berbagai upaya strategis untuk meningkatkan kemandirian fiskal Kabupaten Teluk Bintuni.

"Pemerintah daerah perlu melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta retribusi secara terukur tanpa mengganggu iklim investasi maupun membebani masyarakat. Potensi pendapatan daerah harus dipetakan secara komprehensif agar PAD dapat terus meningkat," ujar Nasarius.

Selain mendorong peningkatan PAD, Fraksi NasDem juga menekankan pentingnya penguatan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja. Setiap program dan kegiatan pemerintah, kata dia, harus berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat dan tidak hanya mengejar tingkat penyerapan anggaran.

Fraksi NasDem meminta penerapan sistem Outcome Based Budgeting dilakukan secara konsisten sehingga setiap alokasi anggaran memiliki indikator kinerja yang jelas, terukur, dan dapat dievaluasi secara objektif.

" Setiap program harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dengan perencanaan yang baik, pemborosan anggaran pada kegiatan yang kurang produktif dapat dihindari," katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Fraksi NasDem juga menyoroti pentingnya penguatan sinergi antara legislatif dan eksekutif. Salah satu usulan yang disampaikan adalah pemberian akses Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) kepada seluruh anggota DPRK Teluk Bintuni.

Menurut Nasarius, akses SIPD dengan status "read only" diperlukan untuk mendukung fungsi pengawasan DPRK terhadap proses penyusunan, pergeseran hingga realisasi anggaran pada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

" Pemberian akses SIPD bukan untuk mengintervensi kewenangan teknis pemerintah daerah, tetapi sebagai bentuk transparansi dan penguatan kemitraan yang sehat antara DPRK dan pemerintah daerah," tegasnya.

Fraksi NasDem juga meminta Bupati Teluk Bintuni menginstruksikan seluruh kepala OPD agar hadir secara fisik dalam setiap agenda penting DPRK, terutama Sidang Paripurna. Kehadiran kepala OPD dinilai penting sebagai bentuk penghormatan terhadap lembaga perwakilan rakyat sekaligus wujud tanggung jawab birokrasi dalam mendengarkan aspirasi masyarakat.

Selain itu, Fraksi NasDem memberikan perhatian terhadap masih terjadinya keterlambatan maupun penundaan sejumlah agenda persidangan. Mereka meminta pemerintah daerah dan seluruh jajarannya berkomitmen menjaga kedisiplinan waktu demi meningkatkan efektivitas kerja pemerintahan.