RRI.CO.ID, Manokwari - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Manokwari memperkuat sinergi dengan Kejaksaan melalui penandatanganan perjanjian kerja sama sebagai upaya meningkatkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemilu. Kerja sama tersebut juga diharapkan mampu meminimalkan pelanggaran dan sengketa pada Pemilu 2029.

Ketua KPU Kabupaten Manokwari, Christin R. Rumkabu, mengatakan penandatanganan perjanjian kerja sama dilakukan bersama Kejaksaan Negeri Manokwari untuk empat kabupaten, yakni Manokwari, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, dan Teluk Wondama. Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut nota kesepahaman antara KPU RI dan Kejaksaan Agung RI.

Christin menjelaskan tujuan utama kerja sama itu adalah meningkatkan sinergi antara KPU dan Kejaksaan, sekaligus memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan tugas penyelenggara pemilu. Menurutnya, pendampingan hukum akan memperkuat pelaksanaan setiap tahapan pemilu agar berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan.

“Dua poin penting dari perjanjian kerja sama ini adalah meningkatkan sinergi antara KPU dan Kejaksaan serta memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan tugas KPU,” ujarnya Selasa, 14 Juli 2026.

Ia mengatakan pengalaman pendampingan hukum pada Pemilu dan Pilkada 2024 menjadi modal penting untuk memperbaiki penyelenggaraan pemilu berikutnya. Dengan adanya kerja sama tersebut, penyelesaian persoalan administrasi, tata usaha negara, hingga sengketa hasil pemilu diharapkan dapat dilakukan lebih efektif.

Christin menambahkan kerja sama tersebut juga menjadi langkah evaluasi untuk meminimalkan pelanggaran dan sengketa pada Pemilu 2029. Pendampingan hukum dari Kejaksaan diharapkan memberikan kepastian hukum dalam setiap tahapan, mulai dari pencalonan, pemungutan dan penghitungan suara, hingga penyelesaian perkara di Mahkamah Konstitusi.

Selain itu, Christin berharap tingkat partisipasi masyarakat pada Pemilu 2029 dapat terus meningkat. Menurutnya, tingginya partisipasi pemilih mencerminkan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya demokrasi dan penggunaan hak pilih sebagai warga negara.