Data Gender Jadi Acuan Evaluasi Kebijakan Pembangunan Papua Barat

RRI.CO.ID, Manokwari - Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua Barat mengajak pemerintah daerah memanfaatkan data statistik gender sebagai dasar mengevaluasi kebijakan sekaligus menyusun program pembangunan yang lebih tepat sasaran bagi laki-laki maupun perempuan.

Statistisi Ahli Pertama BPS Provinsi Papua Barat, Rizqi Aditya Nur Hidayah pada Kamis, 9 Juli 2026, mengatakan BPS memiliki peran sebagai penyedia data yang akurat untuk mendukung proses perencanaan pembangunan berbasis bukti.

Menurutnya, data statistik gender dapat digunakan pemerintah untuk mengukur sejauh mana kebijakan yang telah dijalankan memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas pembangunan manusia maupun kesetaraan gender di Papua Barat.

"Kami berharap data yang disediakan BPS dapat menjadi acuan pemerintah dalam mengevaluasi kebijakan yang sudah ada maupun menyusun kebijakan ke depan, baik di bidang pendidikan, perekonomian, ketenagakerjaan maupun peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan," kata Rizqi.

Ia menambahkan, masyarakat juga diharapkan dapat memanfaatkan data tersebut sebagai sumber informasi untuk memahami kondisi ketimpangan gender yang masih terjadi di Papua Barat.

Menurut Rizqi, data statistik mampu membuka perspektif baru bahwa masih terdapat kesenjangan kesempatan yang dialami perempuan, baik dalam bidang pendidikan, pekerjaan maupun ruang pengambilan keputusan.

Dengan memahami kondisi tersebut, masyarakat diharapkan dapat mendukung terciptanya lingkungan yang memberikan kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk berkembang sesuai potensinya.

Ia berharap kolaborasi pemerintah, akademisi, dan masyarakat dalam memanfaatkan data statistik mampu mempercepat terwujudnya pembangunan yang lebih inklusif dan berkeadilan di Papua Barat.