RRI.CO.ID, Manokwari — Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas, menegaskan komitmen pemerintah dalam membuka akses afirmasi pendidikan kedinasan bagi generasi muda Papua. Langkah tersebut diharapkan memberi peluang lebih besar bagi putra-putri Papua untuk bergabung sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Hukum.

Pernyataan itu disampaikan Supratman saat meresmikan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) kampung dan kelurahan di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya di Sorong pada Senin, 18 Mei 2026.

Dalam kesempatan tersebut, Supratman mengapresiasi penampilan pelajar dan mahasiswa asal Papua Barat yang menampilkan paduan gerak, musik, dan suara pada kegiatan itu. Menurutnya, penampilan tersebut mencerminkan potensi, semangat, dan kedisiplinan generasi muda Papua yang perlu didukung melalui kebijakan afirmasi.

“Kementerian Hukum ingin memberikan ruang afirmasi bagi putra-putri Papua agar memiliki kesempatan lebih besar untuk mengakses pendidikan kedinasan dan menjadi bagian dari ASN di lingkungan Kementerian Hukum,” jelasnya.

Supratman juga menawarkan kesempatan kepada sejumlah pelajar dan mahasiswa untuk melanjutkan pendidikan di Politeknik Pengayoman Indonesia, sekolah kedinasan di bawah Kementerian Hukum. Mahasiswa yang berminat disebut dapat mengikuti pendidikan kembali dari semester awal dengan peluang menjadi ASN setelah menyelesaikan studi.

Selain itu, ia menegaskan mahasiswa yang saat ini masih menempuh pendidikan di perguruan tinggi tetap didorong menyelesaikan kuliahnya. Pemerintah, kata dia, akan terus memperkuat kebijakan afirmasi dalam penerimaan mahasiswa kedinasan maupun ASN di lingkungan Kementerian Hukum.

“Saya sejak awal menjabat sebagai Menteri Hukum telah menyampaikan bahwa afirmasi harus diberikan, baik dalam penerimaan calon mahasiswa maupun penerimaan ASN di lingkungan Kementerian Hukum,” katanya.

Menurut Supratman, kebijakan afirmasi menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kualitas sumber daya manusia Papua, khususnya di bidang hukum dan pelayanan publik. Melalui langkah tersebut, pemerintah berharap semakin banyak generasi muda Papua yang mampu bersaing dan berkontribusi dalam pembangunan nasional.