RRI.CO.ID, Manokwari — Pemutaran film dokumenter berjudul Pesta Babi di Manokwari dinilai dapat menjadi sarana edukasi sekaligus ruang dialog bagi masyarakat untuk membahas berbagai persoalan sosial dan pembangunan di Papua.

Hal tersebut disampaikan Kapolda Papua Barat, Irjen Pol. Alfred Papare, saat menghadiri pertemuan bersama gabungan organisasi kemasyarakatan se-Papua Barat di Manokwari pada Jumat, 15 Mei 2026.

Dalam kesempatan itu, Kapolda menegaskan kepolisian menghormati kebebasan masyarakat dalam menyampaikan pendapat maupun berekspresi selama dilakukan sesuai ketentuan hukum dan tidak mengganggu situasi keamanan serta ketertiban umum.

Menurutnya, aparat kepolisian tidak dapat mengambil tindakan hanya berdasarkan asumsi ataupun kekhawatiran tanpa dasar hukum yang jelas. Karena itu, setiap kegiatan masyarakat tetap harus dilihat secara objektif dan proporsional.

Kapolda menilai film dokumenter Pesta Babi memuat berbagai pandangan kritis mengenai pembangunan di Papua. Namun, kritik tersebut disebut sebagai bagian dari dinamika demokrasi yang perlu dipahami secara terbuka dan dewasa.

“Film itu berisi edukasi dan kritik yang membangun,” ujarnya.

Ia menjelaskan, pemutaran film tersebut direncanakan berlangsung di dua lokasi di Manokwari, yakni kawasan Sanggeng pada 16 Mei 2026 dan Kafe Jamer pada 23 Mei 2026. Masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan kegiatan itu sebagai ruang berdiskusi dan bertukar pikiran secara damai.

Kapolda juga mengingatkan pentingnya menghormati masyarakat adat dalam setiap aktivitas pembangunan maupun penelitian di Papua Barat. Menurutnya, komunikasi dengan tokoh adat dan masyarakat setempat harus menjadi langkah awal sebelum menjalankan suatu kegiatan di wilayah tertentu agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Ia pun mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga situasi keamanan dan tidak mudah terpengaruh informasi yang belum jelas kebenarannya.