RRI.CO.ID, Manokwari - DPRK Manokwari menyoroti dampak kebijakan pembatasan BBM subsidi terhadap aktivitas dan kesejahteraan nelayan lokal di Kabupaten Manokwari.

Ketua Komisi III DPRK Manokwari, Abu Rumkel, mengatakan pihaknya terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap dinas terkait, khususnya dalam merespons berbagai keluhan nelayan di lapangan.

“Selama ini kami sudah memanggil dinas terkait, namun kami melihat fungsi pengawasan di lapangan belum berjalan maksimal. DPRK terus mendorong agar pengawasan lebih intensif dilakukan,” ujarnya saat di temui di ruang kerjanya belum lama ini.

Ia mengungkapkan, sejumlah aspirasi nelayan yang diterima DPRK berkaitan dengan hasil tangkapan, terutama ikan tuna, yang dinilai semakin menurun akibat persaingan dengan kapal-kapal besar dari luar daerah.

Selain itu, nelayan juga mengeluhkan praktik permainan harga oleh pengepul lokal yang menyebabkan nilai jual ikan tidak sebanding dengan daerah lain seperti Kota Sorong, Bitung, dan Gorontalo.

“Nelayan berharap ada perusahaan yang benar-benar hadir di Manokwari untuk menampung hasil tangkapan dengan harga yang lebih stabil dan adil,” jelasnya.

Di sisi lain, kebijakan pembatasan BBM subsidi turut memperberat beban operasional nelayan. Abu Rumkel menjelaskan, nelayan harus melaut hingga 30–40 mil untuk menangkap ikan tuna, sehingga membutuhkan pasokan BBM yang cukup besar.

“Kondisi ini tentu berdampak besar karena biaya operasional meningkat, sementara hasil tangkapan dan harga jual belum tentu stabil,” katanya.

Sebagai langkah tindak lanjut, DPRK berencana memanggil dinas terkait untuk membahas solusi konkret, termasuk mendorong adanya kebijakan prioritas BBM bagi nelayan lokal.

Selain itu, DPRK juga mendorong adanya koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Manokwari dengan pemerintah provinsi guna menyelaraskan kebijakan di sektor perikanan dan kelautan.

Abu Rumkel menegaskan, DPRK berkomitmen untuk terus memperjuangkan kesejahteraan nelayan melalui kebijakan yang berpihak serta penguatan pengawasan terhadap pelaksanaan program di lapangan.

“Kami akan terus mendorong agar aspirasi nelayan, khususnya nelayan tradisional, mendapat perhatian serius sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan mereka,” tegasnya.