RRI.CO.ID, Manokwari - Pelaksanaan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Program Bangga Kencana tahun 2026 menjadi momentum penting dalam menyelaraskan arah kebijakan pembangunan keluarga di Papua Barat dan Papua Barat Daya. Forum ini juga menjadi ruang konsolidasi lintas sektor untuk memperkuat upaya percepatan penurunan stunting.

Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Papua Barat, Philmona Maria Yarollo, menegaskan bahwa penguatan kolaborasi menjadi kunci dalam memastikan program berjalan efektif dan tepat sasaran di tengah berbagai tantangan di daerah.

Ia menjelaskan, Program Bangga Kencana merupakan salah satu instrumen strategis nasional yang berfokus pada peningkatan kualitas keluarga, pengendalian laju pertumbuhan penduduk, serta penanganan stunting secara berkelanjutan.

Menurutnya, pelaksanaan program di Papua Barat dan Papua Barat Daya sejauh ini menunjukkan perkembangan positif, meskipun masih dihadapkan pada kendala geografis, kondisi sosial budaya, serta keterbatasan sumber daya pendukung.

“Capaian program saat ini berada pada angka 82,3 persen dari total indikator yang ditetapkan, dengan sebagian indikator utama bahkan telah melampaui 90 persen,” jelas Philmona Maria Yarollo.

Meski demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah isu strategis yang perlu segera ditangani, seperti tingginya angka perkawinan usia dini yang berdampak pada kelahiran remaja, kebutuhan ber-KB yang belum terpenuhi, serta partisipasi masyarakat yang belum optimal.

Selain itu, keterbatasan tenaga lapangan, kondisi wilayah yang sulit dijangkau, serta belum maksimalnya pemanfaatan anggaran turut menjadi tantangan dalam implementasi program di lapangan.

Untuk itu, pada tahun 2026, pihaknya memprioritaskan sejumlah langkah strategis, di antaranya penguatan program Generasi Berencana (Genre), peningkatan peran kelompok kegiatan keluarga, perluasan akses layanan KB modern di wilayah terpencil, serta penguatan sistem tata kelola berbasis digital.

“Rakorda ini menjadi sarana untuk menyatukan arah kebijakan pusat dan daerah, sekaligus merumuskan langkah konkret dalam percepatan penurunan stunting berbasis keluarga,” katanya.

Sementara itu, Staf Ahli Gubernur Papua Barat Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Nency Titty L. Wyzer, menilai Rakorda memiliki arti strategis dalam mendukung pencapaian target pembangunan jangka panjang nasional.

Ia menekankan bahwa keluarga merupakan fondasi utama dalam membentuk sumber daya manusia yang berkualitas, terutama dalam menghadapi momentum bonus demografi yang sedang berlangsung.

“Program ini berperan penting dalam membangun keluarga yang sehat, mandiri, dan berdaya saing sebagai bagian dari fondasi pembangunan nasional,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa selain peluang bonus demografi, Indonesia mulai menghadapi tantangan meningkatnya jumlah penduduk lanjut usia yang membutuhkan perhatian dalam perencanaan pembangunan.

Untuk itu, diperlukan keterlibatan aktif seluruh pihak, baik pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat dalam mendukung berbagai program prioritas, seperti pencegahan stunting berbasis keluarga dan peningkatan kualitas pengasuhan anak.

“Keberhasilan program sangat ditentukan oleh sinergi lintas sektor yang kuat dan berkelanjutan,” katanya.

Melalui Rakorda ini, diharapkan lahir kesepahaman bersama dalam memperkuat implementasi Program Bangga Kencana secara terintegrasi, sehingga mampu mendorong terwujudnya keluarga yang sehat, produktif, dan berkualitas di Papua Barat menuju Indonesia Emas 2045.