RRI. CO. ID, Manokwari - Ketua Komisi III DPRK Manokwari, Abu Rumkei, kembali mengingatkan pentingnya kedisiplinan dalam mengikuti mekanisme pembahasan anggaran daerah. Ia menilai, kepatuhan terhadap prosedur menjadi kunci agar seluruh program pemerintah dapat berjalan optimal dan tepat sasaran.

Abu mengungkapkan, selama ini pembahasan APBD, baik induk maupun perubahan, sering dilakukan dalam kondisi terburu-buru. Situasi tersebut menyebabkan ruang pembahasan menjadi terbatas dan berpotensi mengurangi kualitas pengambilan keputusan.

“Sering kali kita bahas anggaran itu di waktu yang sudah sangat sempit. Akibatnya, tidak maksimal dalam mengkaji kebutuhan yang sebenarnya,” katanya, Jumat, 10 April 2026.

Meski demikian, Komisi III DPRK tetap berupaya menjalankan fungsi pengawasan dengan mengundang mitra kerja untuk membahas program-program prioritas. Langkah ini dilakukan guna memastikan setiap kegiatan yang dianggarkan benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat.

Selain itu, Abu juga menyoroti pentingnya transparansi dalam proses penganggaran. Menurutnya, keterbukaan informasi akan memberikan kejelasan kepada publik sekaligus memperkuat akuntabilitas pemerintah daerah.

Terkait anggaran penanganan bencana, ia menyebut bahwa dana siap siaga semestinya selalu tersedia setiap tahun. Namun, implementasi di lapangan tetap membutuhkan respons cepat dari pemerintah daerah saat kondisi darurat terjadi.

Dalam kesempatan itu, Abu juga menyinggung berbagai kendala yang disampaikan mitra kerja, khususnya terkait operasional layanan publik seperti pengelolaan pasar. Permasalahan tersebut dinilai perlu segera ditindaklanjuti agar tidak menghambat pelayanan kepada masyarakat.

Ia turut menyoroti keterlambatan realisasi anggaran yang hingga kini masih terjadi, bahkan memasuki bulan keempat tahun berjalan. Kondisi ini dinilai tidak wajar dan berpotensi mengganggu pencapaian program pembangunan.

“Kalau terus seperti ini, progres pembangunan pasti terganggu. Kita harap ke depan semua bisa berjalan tepat waktu,” ucapnya.

Abu menambahkan, meskipun bencana alam tidak dapat diprediksi, pemerintah daerah tetap harus siap dalam mengambil langkah cepat dan tepat. Ia berharap koordinasi antara DPRK dan pemerintah daerah semakin diperkuat guna mengatasi berbagai persoalan yang ada.