RRI.CO.ID, Manokwari – Kinerja APBN Regional Papua Barat hingga 31 Januari 2026 menunjukkan realisasi pendapatan negara mencapai Rp146,4 miliar atau sekitar 5,3 persen dari target. Sementara itu, belanja negara telah terealisasi sebesar Rp1,49 triliun.

Berdasarkan data Kanwil Kemenkeu Direktorat Jenderal Per bendaharaan (DJPb) Papua Barat, Abdul Kobir Menjelaskan penerimaan perpajakan masih menjadi penopang utama dengan realisasi Rp113,52 miliar atau 4,75 persen dari target. Kontribusi terbesar berasal dari PPN dan PPnBM sebesar Rp77,48 miliar serta PPh Nonmigas Rp55,38 miliar.

Kanwil DJP Papua Barat menyebut pertumbuhan perpajakan terutama terjadi pada PPh Pasal 25/29 Badan seiring peningkatan kinerja sektor industri pengolahan seperti kopi, kayu hutan, dan semen. “Pertumbuhan penerimaan pajak badan menunjukkan adanya aktivitas ekonomi yang mulai bergerak di sektor pengolahan,” ujar perwakilan DJPb Papua Barat.

Namun demikian, DJPb Papua Barat mencatat masih terdapat kontraksi pada sejumlah pos pajak lainnya yang tercatat minus Rp23,32 miliar. Kondisi ini menjadi perhatian untuk terus mendorong optimalisasi penerimaan pada periode berikutnya.

Di sisi lain, realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp31,5 miliar atau 8,4 persen dari target. PNBP didominasi oleh PNBP lainnya sebesar Rp22,8 miliar, disusul PNBP BLU Rp8,7 miliar.

Sementara itu, realisasi belanja negara tercatat Rp1,49 triliun. Berdasarkan fungsi, belanja masih didominasi fungsi pelayanan umum dengan pagu Rp16,11 triliun dan realisasi Rp1,21 triliun atau sekitar 7,5 persen.

Adapun transfer ke daerah (TKD) telah tersalurkan Rp1,19 triliun atau 7,6 persen dari pagu. Rinciannya meliputi DAU Rp896 miliar, DAK Rp176,9 miliar, dan DBH Rp120,6 miliar.

Kanwil DJPb Papua Barat menjelaskan masih terdapat beberapa komponen TKD yang belum tersalurkan karena pemerintah daerah masih melengkapi dokumen persyaratan, termasuk RAP Otsus dan penetapan APBD. “Kami terus mendorong percepatan pemenuhan dokumen agar penyaluran TKD dapat segera dioptimalkan,” kata pihak DJP Papua Barat.