Posbankum Jadi Prioritas Penguatan Akses Keadilan di Papua Barat Daya

RRI.CO.ID, Manokwari - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat melakukan silaturahmi dengan Wakil Gubernur Papua Barat Daya, Ahmad Nausrau guna membahas dukungan pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di Kabupaten Sorong, Selasa 24 Februari 2026. Pertemuan berlangsung di Kantor Gubernur Papua Barat Daya sebagai upaya memperkuat akses layanan hukum bagi masyarakat.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat, Sahata Marlen Situngkir, hadir didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum Adelchandra dan Kepala Bidang Kekayaan Intelektual Achmad Djunaidi. Rombongan diterima langsung oleh Wakil Gubernur dalam suasana dialog yang konstruktif dan penuh komitmen kolaborasi.

"Pentingnya pembentukan Posbankum sebagai sarana menghadirkan bantuan hukum yang mudah dijangkau, khususnya bagi masyarakat rentan, kurang mampu, serta mereka yang tinggal di wilayah terpencil. Kehadiran Posbankum diharapkan menjadi garda terdepan dalam memberikan konsultasi dan pendampingan hukum secara cepat dan tepat," jelas Marlen

Menurutnya, keberadaan Posbankum juga berperan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban hukum. Dengan akses informasi dan pendampingan yang memadai, masyarakat diharapkan lebih terlindungi serta mampu memperjuangkan haknya melalui jalur hukum yang benar.

Selain membahas Posbankum di Kabupaten Sorong, Kanwil Kemenkum Papua Barat juga menyampaikan rencana pembangunan kantor wilayah di Provinsi Papua Barat Daya. Rencana ini dinilai penting untuk memperkuat kehadiran institusi hukum di provinsi baru tersebut sekaligus mengoptimalkan pelayanan yang lebih efektif, cepat, dan terintegrasi.

Wakil Gubernur Ahmad Nausrau menyambut baik gagasan tersebut. Ia memberikan apresiasi atas langkah Kanwil Kemenkum Papua Barat dalam memperluas akses keadilan dan menegaskan dukungan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya terhadap penguatan layanan hukum di daerah.

Usai pertemuan, Marlen berharap sinergi antara Kanwil Kemenkum Papua Barat dan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya terus terjalin erat. Ia optimistis kolaborasi ini akan mempercepat terwujudnya pelayanan hukum yang merata dan mudah diakses, khususnya bagi masyarakat di Kabupaten Sorong dan wilayah Papua Barat Daya secara umum.