RRI.CO.ID, Manado - Negara berkewajiban hadir secara nyata dalam menjamin seluruh anak bangsa mendapatkan akses pendidikan yang layak. Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Mugiyanto Sipin menegaskan hal tersebut saat meninjau sekolah rakyat di Manado beberapa waktu lalu.
Pemerintah menegaskan bahwa seluruh anak di Indonesia berhak mendapatkan akses pendidikan secara layak tanpa terkecuali. Pejabat kementerian tersebut menyampaikan pesan itu saat berdialog di rri Manado beberapa waktu lalu.
“Makanya tadi sebelum kesini, saya baru saja mengunjungi Sekolah Rakyat Menengah Pertama, Manado. Itu bagian dari tanggung jawab negara memenuhi hak atas pendidikan. Karena semua orang, semua anak Indonesia itu berhak untuk mengenyam pendidikan," katanya mengungkapkan.
Negara berkewajiban hadir melalui intervensi langsung agar faktor ekonomi tidak lagi menjadi penghalang anak bersekolah. Landasan hukum mengenai pemenuhan hak dasar ini secara tegas telah diatur di dalam konstitusi negara.
“Gak boleh ada yang karena tidak punya uang, karena orang tuanya gak mampu, kemudian tidak bisa sekolah. Tidak boleh. Negara harus intervensi. Ada di dalam konstitusi," ucapnya menegaskan.
Fasilitas sekolah rakyat di kawasan Sulawesi Utara diakui masih sangat terbatas untuk menampung seluruh anak. Jumlah lembaga pendidikan tersebut tercatat hanya ada dua unit yang beroperasi aktif saat ini.
Kondisi terbatas tersebut menuntut peran aktif sekolah negeri dan swasta untuk menampung siswa dari keluarga kurang mampu. Pemerintah daerah juga telah membebaskan seluruh biaya pendidikan pada sekolah negeri agar dapat diakses semua kalangan.
“Cuma sekolah rakyat itu Itu kan terbatas ya. Kalau tidak salah di Sulawesi Utara hanya ada dua kalau tidak salah. Nah sementara anak-anak kan banyak sekali. Nah itu sekolah-sekolah yang lain, sekolah negeri, sekolah swasta. Sekolah negeri harus memastikan bisa menampung anak-anak yang ekonomi rendah,” ucap Wakil Menteri HAM tersebut.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....