Pasti Ada Solusi Episode 13, Hendrik Pagiling: Perkuat Komitmen Pelayanan Publik

RRI.CO.ID, Manado - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara kembali menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan mengikuti Forum Pengaduan Pelayanan Publik Pasti Ada Solusi Episode 13 Tahun 2026 yang diselenggarakan secara hybrid oleh Kementerian Hukum, pada Jumat 28 Agustus 2026.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara, Hendrik Pagiling, bersama Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Marsono, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Apri Listiyanto, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Denny Porajow, serta Kepala Bidang Kekayaan Intelektual (KI), Lieta Eva Ondang, turut mengikuti rangkaian forum secara daring melalui Zoom Meeting.

Forum ini menjadi ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, pertanyaan, maupun pengaduan terkait pelayanan hukum. Forum Pasti Ada Solusi menghadirkan kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi dalam mengakses layanan Kementerian Hukum. Setiap permasalahan yang disampaikan menjadi bahan evaluasi sekaligus ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Melalui forum tersebut, Kementerian Hukum memberikan penjelasan secara langsung mengenai prosedur, persyaratan, dan mekanisme penyelesaian atas persoalan yang disampaikan. Pengaduan yang menjadi kewenangan Kementerian Hukum ditindaklanjuti oleh unit teknis terkait, sedangkan persoalan di luar kewenangan dikoordinasikan dengan kementerian, lembaga, maupun instansi yang berwenang.

Keikutsertaan jajaran Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Utara dalam forum ini menjadi bagian dari upaya memperkuat budaya pelayanan publik yang terbuka terhadap kritik, aspirasi, dan pengaduan masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan komitmen Kementerian Hukum untuk menghadirkan pelayanan yang profesional, responsif, transparan, dan akuntabel.

Melalui Forum Pasti Ada Solusi, diharapkan setiap pengaduan masyarakat tidak berhenti sebagai laporan, tetapi dapat menjadi pintu masuk bagi penyelesaian permasalahan sekaligus mendorong perbaikan kualitas pelayanan hukum secara berkelanjutan.