RRI.CO.ID, Manado - Tim Kerja Badan Strategi Kebijakan (BSK) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara mengikuti kegiatan Policy Talks Forum Komunikasi Kebijakan yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau secara daring melalui Zoom Meeting, pada Rabu 3 Junin2026.

Kegiatan yang mengusung tema penguatan kapasitas Analis Kebijakan di wilayah ini bertujuan meningkatkan kompetensi dan kualitas kinerja Analis Kebijakan dalam mendukung perumusan kebijakan publik yang adaptif, responsif, dan berbasis kebutuhan masyarakat. Forum ini juga menekankan pentingnya peran Analis Kebijakan dalam menjembatani kebutuhan regulasi daerah dengan perkembangan kebijakan dan standar hukum nasional.

Kegiatan dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, Rudy Hendra Pakpahan. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa kebijakan yang berkualitas lahir dari Analis Kebijakan yang mampu menerjemahkan aspirasi masyarakat dan kondisi lapangan ke dalam rekomendasi maupun rancangan kebijakan yang memiliki landasan sosiologis, filosofis, dan yuridis yang kuat.

Materi utama disampaikan oleh Widhi Novianto, Direktur Strategi Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. Ia menyoroti pentingnya pemenuhan standar kompetensi Analis Kebijakan serta strategi peningkatan kualitas hasil kerja agar setiap rekomendasi kebijakan yang dihasilkan mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan pelayanan publik.

Selanjutnya, Prof. Sujianto, Guru Besar Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, memaparkan aspek yuridis dalam penyusunan kebijakan publik serta teknik penyusunan policy brief yang kuat secara legal formal namun tetap komunikatif dalam menyajikan berbagai alternatif kebijakan kepada para pengambil keputusan.

Forum berlangsung interaktif melalui sesi diskusi yang membahas berbagai tantangan yang dihadapi Analis Kebijakan di daerah, terutama dalam menyelaraskan kebijakan pemerintah pusat dengan kebutuhan dan karakteristik wilayah masing-masing. Kegiatan ditutup dengan penegasan mengenai pentingnya kolaborasi antara praktisi hukum, Analis Kebijakan, dan akademisi dalam memperkuat kualitas analisis kebijakan. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi kebijakan yang tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga memberikan solusi yang efektif bagi masyarakat.

Sebagai tindak lanjut, Tim Kerja BSK Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara akan menginternalisasikan berbagai materi dan penguatan kapasitas yang diperoleh dalam kegiatan ini untuk mendukung pelaksanaan Forum Komunikasi Kebijakan di Sulawesi Utara, khususnya dalam meningkatkan kualitas penyusunan laporan analisis kebijakan yang lebih komprehensif, berbasis data, dan berorientasi pada penyelesaian permasalahan publik.