Kemenkum Sulut Ikuti DSK Kemenkum NTB tentang Standar Layanan Bantuan Hukum

RRII.CO.ID, Manado - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara melalui Tim Kerja Badan Strategi Kebijakan (BSK) mengikuti secara virtual kegiatan Diskusi Strategi Kebijakan (DSK) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (NTB), pada Senin 14 September 2026.

Kegiatan yang dilaksanakan melalui Zoom Meeting mulai pukul 09.00 WITA tersebut, mengangkat tema “Analisis Evaluasi terhadap Permenkumham Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum.” Keikutsertaan Tim Kerja BSK Kanwil Kemenkum Sulut menjadi bagian dari upaya memperoleh wawasan dan referensi dalam pelaksanaan analisis serta evaluasi kebijakan di tingkat wilayah.

Kegiatan diawali dengan sambutan sekaligus laporan pelaksanaan oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati. Selanjutnya, pembukaan resmi dilakukan oleh Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum, Andry Indrady.

Sejumlah narasumber turut memberikan pemaparan, di antaranya Kepala Divisi PPPH Edward James Sinaga yang membawakan materi “Analisis Evaluasi Dampak Kebijakan Permenkumham Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum.” Selanjutnya, Komisioner Ombudsman RI Dr. Abdul Ghoffar menyampaikan materi mengenai penerapan standar layanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan bantuan hukum dari perspektif Ombudsman RI.

Materi lainnya disampaikan Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum BPHN Constantinus Kristomo mengenai standar layanan bantuan hukum, serta Dekan FH Universitas Samawa Dr. Lahmuddin Zuhri mengenai penerapan standar layanan bantuan hukum.

Setelah pemaparan materi, kegiatan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab interaktif yang melibatkan peserta dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum se-Indonesia, Organisasi Bantuan Hukum, akademisi, serta pengawas pelayanan publik. Diskusi membahas pemenuhan standar layanan bantuan hukum serta penguatan pengawasan independen terhadap mutu pemberian bantuan hukum di daerah.

Melalui keikutsertaan dalam kegiatan tersebut, Tim Kerja BSK Kanwil Kemenkum Sulut memperoleh gambaran mengenai mekanisme penyelenggaraan DSK, pengelolaan alur diskusi interaktif, serta penyusunan rekomendasi hasil diskusi. Hasil tersebut selanjutnya akan menjadi bahan komparasi dan acuan teknis dalam mempersiapkan penyelenggaraan Diskusi Strategi Kebijakan di wilayah Sulawesi Utara.