Kemenkum Sulut Ikuti Diskusi Strategi Kebijakan Kemenkum Sulsel

RRI.CO.ID, Manado - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara terus memperkuat kapasitas dan tata kelola analisis serta evaluasi kebijakan melalui keikutsertaan dalam Diskusi Strategi Kebijakan (DSK) yang diselenggarakan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan secara virtual melalui Zoom Meeting, pada Selasa 8 September 2026.

Kegiatan tersebut diikuti Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara, Hendrik Pagiling bersama Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Apri Listiyanto serta Tim Kerja Badan Strategi Kebijakan (BSK) Sulawesi Utara.

DSK mengangkat tema “Evaluasi Dampak Kebijakan atas Permenkumham Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konsultasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.”

Kegiatan diawali dengan sambutan sekaligus laporan pelaksanaan oleh Plh. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan Heny Widyawati, kemudian dilanjutkan dengan sambutan dan pembukaan oleh Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Junarlis.

Sejumlah narasumber turut memberikan perspektif dalam diskusi, di antaranya Ketua Tim AIEK Kanwil Sulsel Amirah Bilqis yang membahas evaluasi dampak kebijakan Permenkumham Nomor 11 Tahun 2021. Selanjutnya, Direktur Fasilitasi Perancangan Perda dan Perkada dan Pembinaan PPPU Widyastuti, menyampaikan materi mengenai partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan

Perspektif akademik disampaikan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia H. Askari Razak, yang membahas peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembentukan produk hukum daerah. Sementara itu, Tokoh Literasi Nasional sekaligus Ketua Tim Penyusun NA Perda Literasi Kabupaten Maros Bachtiar Adnan Kusuma membawakan materi mengenai pembentukan ekosistem literasi hukum.

Diskusi kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab interaktif yang melibatkan peserta dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum se-Indonesia, akademisi, serta pemangku kepentingan daerah. Pembahasan diarahkan pada efektivitas konsultasi publik dan berbagai tantangan dalam mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.

Keikutsertaan Kanwil Kemenkum Sulut dalam kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkaya referensi dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan DSK di tingkat wilayah. Mekanisme penyelenggaraan, pengelolaan alur diskusi, hingga penyusunan rekomendasi yang diterapkan Kanwil Kemenkum Sulsel akan menjadi bahan komparasi dan acuan teknis bagi Tim Kerja BSK Sulawesi Utara.

Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Sulut diharapkan semakin siap menyelenggarakan forum Diskusi Strategi Kebijakan yang efektif, interaktif, dan mampu menghasilkan rekomendasi kebijakan yang relevan dengan kebutuhan pembangunan hukum di Sulawesi Utara.