RRI.CO.ID, Manado - Kepala Kantor Wilayah Hendrik Pagiling dan Tim Kerja Badan Strategi Kebijakan (BSK) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara, mengikuti secara daring kegiatan Forum Komunikasi Kebijakan yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat melalui Zoom Meeting, pada Selasa 5 Mei 2026.

Kegiatan bertajuk Policy Talks: Peran Strategis Analis Kebijakan dalam Penerapan Siklus Analisis Kebijakan di Wilayah ini menjadi sarana strategis dalam memperkuat kapasitas dan peran analis kebijakan di tingkat wilayah.

Forum ini bertujuan untuk mengulas secara komprehensif peran Analis Kebijakan dalam mengawal seluruh tahapan siklus kebijakan, mulai dari identifikasi isu, formulasi kebijakan, hingga evaluasi. Penekanan utama diarahkan pada pentingnya proses yang sistematis, terukur, dan berbasis data lapangan yang akurat, sehingga kebijakan yang dihasilkan mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat.

Kegiatan dibuka oleh Plt. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat, Alpius Sarumaha. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa Analis Kebijakan memiliki peran strategis sebagai motor penggerak dalam menghasilkan regulasi yang berkualitas. Ia juga menekankan pentingnya penerapan siklus analisis kebijakan secara tepat agar setiap kebijakan memiliki dasar yang kuat dan implementasi yang efektif.

Materi utama disampaikan oleh narasumber ahli yang kompeten di bidangnya. Yogi Suwarno selaku Direktur Penguatan Kapasitas Jaringan Fungsional pada Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI), memaparkan kerangka kompetensi nasional Analis Kebijakan, serta strategi penguatan jejaring antar-fungsional guna meningkatkan posisi tawar analis dalam proses pengambilan keputusan.

Sementara itu, Zahran Mabrukah Tomimi, dosen Administrasi Publik FISIP Universitas Andalas, menyoroti aspek teknis penerapan siklus kebijakan di tingkat daerah. Ia menekankan pentingnya ketepatan dalam mengidentifikasi masalah, merancang kebijakan yang adaptif, serta melakukan evaluasi dampak secara berkala guna memastikan efektivitas kebijakan yang dihasilkan.

Diskusi berlangsung interaktif dengan berbagai pandangan terkait tantangan yang dihadapi Analis Kebijakan di wilayah, khususnya dalam menyelaraskan kebijakan pusat dengan kebutuhan daerah agar implementasinya lebih optimal.

Kegiatan diakhiri dengan penegasan akan pentingnya kolaborasi antara praktisi di lingkungan Kantor Wilayah dengan kalangan akademisi. Sinergi tersebut diharapkan mampu memperkaya kualitas analisis kebijakan, sehingga rekomendasi yang dihasilkan tidak hanya tertib secara administratif, tetapi juga solutif dan berdampak nyata bagi masyarakat.