RRI.CO.ID, Manado - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara mengikuti secara daring kegiatan Policy Talks Forum Komunikasi Kebijakan yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo, pada Rabu 10 Juni 2026. Kegiatan yang mengangkat tema “Strategi Penguatan Analis Kebijakan untuk Meningkatkan Kualitas Kebijakan Publik di Wilayah”.

Dalam kegiatan tersebut, Kepala Kantor Wilayah, Hendrik Pagiling, didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Marsono, serta Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Apri Listiyanto, bersama Tim Kerja Badan Strategi Kebijakan (BSK) Kanwil Kemenkum Sulawesi Utara.

Kegiatan dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo, Raymond J.H. Takasenseran. Dalam sambutannya, ditekankan kebijakan publik yang berkualitas lahir dari peran Analis Kebijakan yang mampu menerjemahkan kebutuhan masyarakat dan dinamika di lapangan ke dalam rekomendasi kebijakan yang komprehensif serta dapat dipertanggungjawabkan secara akademis maupun yuridis.

“Kebijakan publik yang berkualitas berawal dari analisis yang baik. Peran Analis Kebijakan sangat penting dalam memastikan setiap kebijakan yang disusun benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” kata Raymond J.H. Takasenseran.

Pada sesi pemaparan materi, Sastro M. Wantu, Guru Besar Administrasi Kebijakan Publik Universitas Negeri Gorontalo, menjelaskan pentingnya pendekatan yuridis dalam penyusunan kebijakan publik serta teknik penyusunan policy brief yang kuat secara hukum namun tetap komunikatif bagi pengambil keputusan.

Sementara itu, Analis Kebijakan Ahli Muda Lembaga Administrasi Negara (LAN) Makassar, Satria Eka Tri Laksana, memaparkan standar kompetensi yang harus dimiliki Analis Kebijakan serta strategi peningkatan kualitas hasil kerja agar rekomendasi yang dihasilkan mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan pelayanan publik.

Forum berlangsung interaktif melalui sesi diskusi yang membahas berbagai tantangan yang dihadapi Analis Kebijakan di daerah, terutama dalam menyelaraskan kebijakan pemerintah pusat dengan kebutuhan dan karakteristik wilayah.

Melalui keikutsertaan dalam kegiatan ini, Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Utara memperoleh berbagai wawasan dan penguatan kapasitas yang akan menjadi referensi dalam pelaksanaan Forum Komunikasi Kebijakan di daerah. Hasil diskusi dan materi yang disampaikan para narasumber juga akan diinternalisasikan guna meningkatkan kualitas analisis kebijakan dan penyusunan rekomendasi yang lebih efektif, adaptif, serta solutif bagi masyarakat.

Kegiatan ditutup dengan penegasan mengenai pentingnya kolaborasi antara praktisi hukum, analis kebijakan, dan kalangan akademisi dalam menghasilkan kebijakan publik yang berkualitas, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta selaras dengan perkembangan hukum dan pembangunan nasional.