RRI.CO.ID, Manado - Tim Kerja Badan Strategi Kebijakan (BSK) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara, mengikuti kegiatan Policy Talks Forum Komunikasi Kebijakan yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau secara daring melalui Zoom Meeting, pada Senin 8 Juni 2026. Kegiatan ini mengangkat tema “Mendorong Peningkatan Kualitas Kebijakan Publik melalui Peran Strategis Analis Kebijakan di Wilayah”.

Kegiatan dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau, Edison Manik. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa kualitas kebijakan publik sangat ditentukan oleh kemampuan Analis Kebijakan dalam menerjemahkan berbagai aspirasi dan kebutuhan masyarakat ke dalam rumusan kebijakan yang tepat, sehingga memiliki landasan sosiologis, filosofis, dan yuridis yang kuat.

Pada sesi pemaparan materi, peserta memperoleh penguatan kapasitas dari para narasumber yang kompeten di bidangnya. Widhi Novianto, Direktur Strategi Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara LAN RI, menekankan pentingnya peningkatan kompetensi Analis Kebijakan agar mampu menghasilkan rekomendasi yang berdampak nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.

Sementara itu, Dian Prima Safitri, Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Maritim Raja Ali Haji, menyampaikan materi mengenai aspek yuridis dalam penyusunan kebijakan publik serta teknik penyusunan policy brief yang efektif, komunikatif, dan memiliki kekuatan legal formal.

Forum berlangsung interaktif melalui sesi diskusi yang membahas berbagai tantangan pelaksanaan tugas Analis Kebijakan di daerah, khususnya dalam menyelaraskan kebijakan pemerintah pusat dengan kebutuhan dan karakteristik wilayah. Diskusi tersebut menjadi wadah berbagi pengalaman dan praktik baik dalam penyusunan rekomendasi kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Melalui kegiatan ini, Tim Kerja BSK Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Utara memperoleh berbagai wawasan strategis yang dapat menjadi referensi dalam meningkatkan kualitas analisis dan rekomendasi kebijakan di wilayah.

Hasil kegiatan akan diinternalisasikan dan diimplementasikan dalam pelaksanaan Forum Komunikasi Kebijakan di Sulawesi Utara, terutama untuk memperkuat kualitas penyusunan laporan analisis kebijakan yang lebih komprehensif, berbasis data, dan berorientasi pada penyelesaian masalah masyarakat.