RRI co.id, Manado : Adanya pemberitaan yang beredar di sejumlah media online dan media sosial terkait dugaan keterlibatan Warga Negara Asing (WNA) dalam aktivitas pertambangan emas ilegal di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe, ditanggapi Kanwil Ditjen Imigrasi Sulut.

Kakanwil Ditjen Imigrasi Sulawesi Utara,

Ramdhani menegaskan, bahwa pihaknya tidak tinggal diam terhadap setiap isu yang

berkaitan dengan keberadaan maupun aktivitas orang asing.

Keseriusan Kanwil Ditjenim Sulut terhadap informasi tersebut, dengan mengarahkan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tahuna dan jajarannya untuk

segera melakukan kegiatan pengawasan Keimigrasian dilapangan dan pemeriksaan

keimigrasian secara menyeluruh terhadap keberadaan WNA yang diduga mengolah

tambang ilegal di Lokasi yang disebut dalam pemberitaan tersebut.

Menurutnya, informasi yang beredar masih bersifat dugaan dan harus diverifikasi secara menyeluruh melalui mekanisme penegakan hukum yang objektif serta berbasis data dan fakta lapangan.

“Imigrasi bekerja berdasarkan hukum, data, dan fakta. Kami tidak dapat

menyimpulkan adanya pelanggaran hanya berdasarkan narasi ataupun potongan

video yang beredar di media sosial tanpa adanya hasil pemeriksaan resmi. Namun

demikian, setiap informasi yang berkembang di tengah masyarakat tetap menjadi perhatian serius dan akan ditindaklanjuti melalui langkah pengawasan serta koordinasi lintas instansi,” tegas Ramdhani.

Kakanwil Ramdhani menjelaskan, berdasarkan laporan yang diterima dari Kepala Kantor Imigrasi Tahuna, tim pengawasan telah turun langsung ke lokasi yang dimaksud untuk melakukan pengecekan lapangan serta pemeriksaan administrasi keimigrasian.

Dari hasil pengawasan tersebut, hingga saat ini belum ditemukan adanya WNA di area pertambangan sebagaimana yang diberitakan, maupun fakta hukum yang dapat membuktikan adanya pelanggaran keimigrasian oleh warga negara asing.

Fakta tersebut juga dibenarkan oleh pihak pengelola lahan tambang yaitu MHS.

"Mereka telah menyampaikan laporan tertulis yang menyatakan bahwa saat ini tidak ada TKA/WNA yang beraktivitas di lingkungan area pertambangan tersebut", ucap Ramdhani.

Ditegaskan, tidak hanya sampai disitu saja, petugas imigrasi di Kanim Tahuna terus

secara rutin melaksanakan patroli imigrasi, pengawasan administrasi keimigrasian,

pemeriksaan di lapangan terhadap wilayah-wilayah ini.

"Jika ditemukan adanya penyalahgunaan izin tinggal ataupun keterlibatan dalam aktivitas ilegal, tentu akan kami tindak tegas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan", tegasnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tahuna, Ready Ratag menyampaikan bahwa pihaknya terus melakukan patroli imigrasi terhadap keberadaan orang asing di wilayah kerja Kabupaten Kepulauan Sangihe khususnya diwilayah pertambangan.

Menurut Ratag, pihaknya juga telah dan terus berkoordinasi dengan aparat keamanan serta pemerintah setempat dan secara rutin melaporkan kepada Kakanwil Ditjenim Sulut.

Ditambahkan bahwa hingga saat ini jajaran Kantor Imigrasi Tahuna belum menerima laporan resmi adanya pelanggaran WNA diwilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan tidak menemukan adanya pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh WNA sebagaimana yang diberitakan.

Meski demikian, pihaknya tetap meningkatkan kewaspadaan dan melakukan pendalaman terhadap setiap informasi yang berkembang di masyarakat.

“Kami memastikan bahwa pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas orang

asing di wilayah Sangihe tetap berjalan optimal. Setiap informasi dari masyarakat

akan kami tindak lanjuti secara profesional melalui pengecekan lapangan dan pemeriksaan administrasi keimigrasian. Imigrasi tidak akan memberikan toleransi

terhadap pelanggaran hukum, namun seluruh proses harus dilakukan berdasarkan fakta dan ketentuan hukum yang berlaku", ujar Ready Ratag.

Lebih lanjut, ia mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi kebenarannya serta menurutnya partisipasi berupa informasi dari masyarakat sangat penting dalam mendukung pengawasan orang asing,

khususnya di wilayah perbatasan yang memiliki karakteristik kerawanan tersendiri.

“Kami mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga stabilitas keamanan daerah dengan menyampaikan informasi yang akurat dan disertai data pendukung agar dapat segera di tindaklanjuti. Pengawasan orang asing bukan hanya tugas Imigrasi, tetapi menjadi tanggung jawab bersama dalam menjaga kedaulatan dan kepentingan nasional,” pungkasnya.