KBRN, Manado: Pemerintah mulai menunjukkan hasil konkret dalam upaya menertibkan harga beras agar sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET). Sejak dibentuk pada 20 Oktober 2025, Satuan Tugas (Satgas) Pengendalian Harga Beras berhasil mendorong penurunan harga beras di berbagai wilayah Indonesia.

Satgas ini dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Nomor 375 Tahun 2025 sebagai respons atas fluktuasi harga beras yang kerap melampaui HET di pasaran. Dalam kurun dua bulan, Satgas telah melakukan 45.715 kegiatan pemantauan di 38 provinsi serta 514 kabupaten dan kota.

Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, I Gusti Ketut Astawa, menyebut capaian tersebut merupakan hasil kerja kolektif lintas lembaga. Satgas melibatkan Bapanas, Polri, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, pemerintah daerah, hingga Perum Bulog.

“Pengawasan dilakukan secara intensif dari hulu hingga hilir. Pemerintah harus hadir sebagai pengendali harga, terutama untuk komoditas strategis seperti beras,” kata Ketut di Jakarta, Sabtu (27/12/2025).

Dari hasil pemantauan, harga beras premium dan medium menunjukkan tren penurunan di hampir seluruh zona HET. Berdasarkan data Panel Harga Pangan, rata-rata harga beras premium di Zona 1 turun 2,75 persen, sementara Zona 3 mencatat penurunan paling signifikan hingga 7,51 persen sejak Satgas mulai bekerja.

Penurunan serupa juga terjadi pada beras medium. Harga rata-rata di Zona 1, Zona 2, dan Zona 3 mengalami koreksi ke bawah, meski di wilayah tertentu masih diperlukan upaya lanjutan agar harga mendekati HET.

Ketut mengakui tantangan terbesar masih terjadi di Zona 3, khususnya wilayah Papua, yang memiliki kendala geografis dan biaya distribusi tinggi. Untuk mengatasi hal itu, Satgas memperkuat distribusi beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

Ketua Pengarah Satgas yang juga Kabareskrim Polri, Komjen Syahardiantono, menjelaskan optimalisasi gudang filial menjadi salah satu kunci memperlancar distribusi ke wilayah sulit dijangkau.

“Biaya angkut di Papua memang tinggi karena kondisi geografis. Namun dengan optimalisasi gudang filial, distribusi mulai teratasi,” ujarnya.

Hingga kini, distribusi beras SPHP telah menjangkau 32 gudang filial di Papua Raya. Dampaknya, realisasi penyaluran beras SPHP di wilayah tersebut meningkat tajam. Data Bulog mencatat, distribusi beras SPHP di Papua dan Papua Barat melonjak dari 11.162 ton menjadi 19.126 ton atau naik lebih dari 71 persen dalam dua bulan.

Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan pemerintah akan terus memperkuat peran Satgas. Menurutnya, stok beras nasional dalam kondisi aman dengan cadangan Bulog mencapai 3,5 juta ton.

“Tidak ada alasan harga beras tinggi. Stok kita besar dan masyarakat harus merasakan harga yang wajar,” kata Amran.

Ke depan, pemerintah memastikan pengawasan terhadap produsen, distributor, hingga ritel akan terus diperketat guna menjaga stabilitas harga beras di tingkat konsumen.