Sopir Angkot Pertanyakan Kompensasi dan Dana Scrapping Trans Jatim

RRI.CO.ID, Malang – Paguyuban sopir angkot Malang Raya mempertanyakan kejelasan kompensasi dan dana scrapping yang disebut berkaitan dengan penerapan Trans Jatim Koridor 1.

Ketua FRONT ASAM (Aliansi Sopir Angkutan Malang Raya), Budi Andrianto, mengatakan para sopir belum mendapatkan penjelasan terbuka mengenai penerima maupun realisasi kompensasi tersebut.

Budi menyebut, dalam pertemuan dengan pihak Dinas Perhubungan Jawa Timur, pernah disampaikan bahwa kompensasi untuk Trans Jatim Koridor 1 sudah tersedia. Namun, menurutnya, informasi tersebut belum diikuti kejelasan kepada para sopir.

“Ketika Pak Cito kemarin kita tanya, termasuk Pak Wijaya kita tanya, mereka ya pokoknya ada. Nah, ini hal-hal jawaban yang ambigu,” kata Budi, Senin 28 September 2026.

Ia juga menyoroti informasi dana scrapping yang disebut berada di kisaran Rp10 juta per trayek. Menurut Budi, pihaknya mempertanyakan mekanisme pencairan serta penerima dana tersebut.

Budi mengklaim menemukan persoalan lain terkait scrapping, yakni adanya trayek yang disebut sudah tidak memiliki unit angkot tetapi masuk dalam proses scrapping. Ia meminta persoalan tersebut diperiksa untuk memastikan kesesuaiannya dengan prosedur.

“Maunya teman-teman terbuka semua,” tegasnya.

Menurut Budi, transparansi diperlukan karena pendapatan sopir angkot telah tertekan oleh berbagai perubahan moda transportasi, mulai dari ojek online, kemudahan kepemilikan kendaraan, bus sekolah hingga kehadiran Trans Jatim.

Para sopir meminta pemerintah dan DPRD turun langsung memberikan kejelasan mengenai kompensasi, dana scrapping, serta kebijakan transportasi yang berdampak terhadap angkot Malang Raya.

Budi menegaskan, pihaknya masih akan menunggu tindak lanjut dari pemerintah dan DPRD. Jika tuntutan belum mendapatkan kejelasan, aksi lanjutan disebut akan dilakukan.