Anggaran Disnaker Malang Turun, Wahyu Janji Hitung Ulang di RAPBD 2027

RRI.CO.ID, Malang – Wali Kota Malang Wahyu Hidayat memastikan alokasi anggaran untuk organisasi perangkat daerah (OPD) yang menangani ketenagakerjaan akan dihitung ulang dalam pembahasan Rancangan APBD (R-APBD) 2027.

Wahyu mengatakan, anggaran dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2027 belum final. Karena itu, masih terbuka kemungkinan adanya penyesuaian alokasi bagi OPD yang memiliki program penanganan pengangguran.

“Iya, ini kan masih KUA-PPAS 2027. Jadi nanti pada saat R-APBD, kita akan hitung ulang,” kata Wahyu, Senin 21 September 2026.

Menurutnya, penyusunan KUA-PPAS sebelumnya belum memperhitungkan seluruh potensi pendapatan dan tambahan anggaran yang kemungkinan diterima Pemkot Malang. Salah satunya berasal dari hasil verifikasi dan validasi BHC yang berpotensi menghasilkan tambahan anggaran sekitar Rp50 miliar.

Selain itu, komponen anggaran untuk gaji juga akan diperhitungkan kembali. Wahyu memastikan tambahan anggaran nantinya diarahkan kepada OPD yang sejalan dengan prioritas pembangunan, prioritas nasional, visi-misi kepala daerah, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

“Skemanya nanti akan kita berikan kepada OPD yang memang sejalan dengan prioritas pembangunan, prioritas nasional, visi-misi, termasuk juga dalam RPJMD,” ujarnya.

Ia menambahkan, penyesuaian anggaran juga akan mempertimbangkan kebutuhan kecamatan yang sebelumnya mengalami pemotongan. Seluruh tambahan pendapatan akan diakumulasikan sebelum dialokasikan berdasarkan prioritas dan usulan fraksi-fraksi di DPRD.

Dalam dokumen KUA-PPAS 2027, plafon anggaran Disnaker-PMPTSP Kota Malang tercatat turun sekitar Rp420 juta, dari sekitar Rp20,36 miliar pada 2026 menjadi Rp19,94 miliar pada 2027. Kondisi ini kemudian mendapat sorotan karena dinilai belum sejalan dengan target penurunan tingkat pengangguran terbuka (TPT).