Desil Bukan Cap Kemiskinan, Pemerintah Lihat Kebutuhan Relatif

RRI.CO.ID, Malang – Pengelompokan masyarakat berdasarkan desil bukan semata-mata menjadi label untuk menentukan seseorang tergolong miskin atau kaya. Pemerintah menggunakan desil untuk melihat posisi sosial ekonomi masyarakat secara relatif, sehingga dapat menentukan kelompok yang lebih membutuhkan bantuan.

Ketua Tim Statistik Sosial BPS Kota Malang, Yenita Mirawanti, menjelaskan, pemeringkatan desil tidak hanya didasarkan pada pendapatan. Kondisi tersebut disebabkan sebagian masyarakat bekerja di sektor informal sehingga penghasilannya tidak selalu tercatat secara langsung.

“Yang perlu kita sepakati dan diketahui oleh masyarakat, desil ini bukan label atau cap. Desil menunjukkan posisi relatif seseorang dalam kelompok masyarakat,” ujar Yenita dalam siaran Halo RRI, Senin (31/8/2026).

Menurut Yenita, penentuan desil menggunakan metode Proxy Means Test (PMT) dengan mempertimbangkan berbagai variabel sosial ekonomi. Variabel yang digunakan dalam pemeringkatan tersebut juga telah disempurnakan, dari sebelumnya 39 menjadi 41 variabel.

Ia mencontohkan, dua orang dengan pendapatan yang sama belum tentu berada dalam desil yang sama. Perbedaan kondisi keluarga dan jumlah tanggungan dapat memengaruhi posisi sosial ekonomi masing-masing.

“Kita tidak bisa memukul rata seseorang walaupun pendapatannya sama, belum tentu desilnya sama. Tergantung siapa saja yang ditanggung dan harus dicukupi. Jadi desil ini posisinya relatif,” katanya.

Sifat relatif tersebut juga membuat posisi desil seseorang dapat berubah meskipun kondisi ekonominya tidak mengalami perubahan. Hal itu terjadi karena posisi desil juga dipengaruhi perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat lainnya.

“Ketika seseorang merasa, saya ini kondisinya tetap, kenapa desil saya naik? Yang perlu kita pahami, ketika kondisi saya tetap, kondisi orang lain belum tentu tetap karena ini adalah posisi relatif,” ungkapnya.

Yenita menegaskan, pemerintah tidak menggunakan desil semata-mata untuk membedakan masyarakat berdasarkan kategori miskin dan kaya. Data tersebut digunakan sebagai salah satu dasar untuk melihat posisi relatif masyarakat dan menentukan sasaran program bantuan.

Meski demikian, Yenita mengakui data dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) masih memungkinkan tidak sepenuhnya sesuai dengan kondisi masyarakat saat ini. Sebab, data bersumber dari periode sebelumnya, sementara kondisi sosial ekonomi masyarakat terus mengalami perubahan.

Karena itu, pemutakhiran data terus dilakukan. Masyarakat yang merasa kondisi ekonominya tidak sesuai dengan data desil dapat mengajukan pemutakhiran melalui kanal yang disediakan pemerintah.

Pemutakhiran juga dilakukan melalui verifikasi lapangan, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), survei BPS, sensus ekonomi, serta pemadanan data dari berbagai kementerian dan lembaga. (Afina Salsabila)