RRI.CO.ID, Malang - Bupati Malang HM Sanusi menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Malang dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel sebagai bagian dari upaya membangun pelayanan publik yang berintegritas.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui penguatan reformasi birokrasi, pengawasan internal, serta penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik di seluruh perangkat daerah. Pemerintah Kabupaten Malang juga terus mendorong budaya integritas agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan profesional dan bebas dari praktik korupsi.

"Keikutsertaan Pemerintah Kabupaten Malang merupakan wujud komitmen untuk terus memperkuat reformasi birokrasi, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, memperkuat pengawasan internal, serta membangun budaya integritas di seluruh perangkat daerah," kata Bupati Malang HM Sanusi, usai rapat bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Ketua KPK Setyo Budianto di Gedung Grahadi Surabaya, Kamis (6/8/2026).

Dalam upaya tersebut, Pemkab Malang memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Pemerintah Kabupaten Malang juga menempatkan penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), manajemen risiko, serta optimalisasi peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai bagian penting dalam mencegah penyimpangan tata kelola pemerintahan.

Selain itu, penyusunan perencanaan dan penganggaran didorong agar lebih efektif, efisien, tepat sasaran, serta berorientasi pada prioritas pembangunan sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Melalui sinergi bersama pemerintah pusat, KPK, BPKP, dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten Malang berkomitmen menghadirkan pemerintahan yang profesional, bersih, transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi guna mendukung percepatan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Malang.

Komitmen tersebut menjadi bagian dari upaya berkelanjutan Pemerintah Kabupaten Malang dalam memperkuat sistem pencegahan korupsi melalui peningkatan pengawasan, transparansi pengelolaan keuangan daerah, serta pembangunan budaya integritas di lingkungan birokrasi.