RRI. CO. ID, Probolinggo – Pemerintah Kota Probolinggo memperkuat penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dengan menggandeng Yayasan Amanah Abdul Aziz atau Pondok Pering. Langkah ini diharapkan mampu menciptakan penanganan yang lebih terpadu, mulai dari asesmen, rehabilitasi hingga pemberdayaan sosial.

Wali Kota Probolinggo dr. Aminuddin mengatakan pemerintah akan mengambil langkah tegas terhadap pengemis, gelandangan, anak terlantar maupun Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang ditemukan di jalan. Mereka akan dibawa ke shelter Dinas Sosial PPPA untuk menjalani asesmen sebelum mendapatkan penanganan lanjutan.

"Kita usahakan Kota Probolinggo bebas dari pengemis, anak gelandangan, orang terlantar dan lainnya. Mereka tidak hanya diamankan, tetapi juga akan mendapatkan penanganan sesuai kebutuhannya agar bisa hidup mandiri," ujar Aminuddin saat meninjau shelter Dinas Sosial PPPA dan Pondok Pering, Jumat (31/7/2026).

Dalam kunjungan tersebut, wali kota melihat langsung kondisi shelter Dinas Sosial PPPA yang baru saja menerima seorang gelandangan asal Kabupaten Jember. Setelah dilakukan pendataan dan koordinasi dengan pemerintah daerah asal, yang bersangkutan akan dipulangkan ke keluarganya.

Usai meninjau shelter, rombongan melanjutkan kunjungan ke Pondok Pering di Kelurahan Kanigaran. Yayasan tersebut selama ini menangani rehabilitasi penyandang gangguan mental dan pecandu narkoba melalui pendekatan keagamaan berbasis metode inabah.

Menurut Aminuddin, Pemerintah Kota Probolinggo akan segera menyusun perjanjian kerja sama dengan Pondok Pering, sekaligus membantu proses administrasi dan peningkatan fasilitas rehabilitasi.

"Jika nanti ditemukan pengemis, gelandangan atau ODGJ di jalan, mereka akan dibawa ke shelter terlebih dahulu. Setelah dilakukan asesmen kesehatan maupun kondisi sosial, jika membutuhkan rehabilitasi mental akan kami tangani bersama Pondok Pering. Kami juga akan berkoordinasi dengan BNN apabila berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba," katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial PPPA Kota Probolinggo Siti Romlah menjelaskan setiap PMKS dan PPKS yang masuk shelter akan menjalani asesmen bersama tim kesehatan dan psikolog. Pemeriksaan meliputi identitas kependudukan, kondisi kesehatan, hingga kebutuhan pembinaan lanjutan.

"Hasil asesmen akan menjadi dasar penanganan. Harapan kami, setelah proses rehabilitasi mereka dapat diberdayakan hingga mandiri secara ekonomi dan kembali berfungsi di tengah masyarakat," jelasnya.

Pengasuh Pondok Pering, Ustaz Agung, menyambut baik rencana kerja sama tersebut. Menurutnya, kolaborasi dengan pemerintah menjadi langkah penting untuk memperkuat layanan rehabilitasi bagi ODGJ, pecandu narkoba, gelandangan, maupun kelompok rentan lainnya.

"Kami bersyukur pemerintah hadir dan memberikan perhatian. Semoga kerja sama ini berjalan baik sehingga semakin banyak saudara-saudara kita yang pulih dan kembali menjalankan fungsi sosialnya di masyarakat," ujarnya.

Pemerintah Kota Probolinggo berharap kolaborasi lintas sektor tersebut tidak hanya mengurangi keberadaan PMKS di ruang publik, tetapi juga mampu menghadirkan solusi yang berkelanjutan melalui rehabilitasi, pembinaan mental, dan pemberdayaan sosial bagi para penerima manfaat.