RRI.CO.ID, Malang - Fraksi Golkar DPRD Kota Malang memilih abstain dalam Sidang Paripurna dengan agenda Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Senin (27/7/2026).

Ketua Fraksi Golkar DPRD Kota Malang, Suryadi, menegaskan, sikap abstain tersebut bukan bentuk kekecewaan maupun keretakan hubungan politik dengan Wali Kota Malang Wahyu Hidayat dan Wakil Wali Kota Ali Muthohirin.

Menurutnya, sebagai partai yang turut mendukung pasangan Wahyu-Ali, Golkar memiliki tanggung jawab untuk memberikan kritik dan evaluasi terhadap jalannya pemerintahan. Sikap tersebut disebut sebagai bagian dari upaya mendorong perbaikan pembangunan dan birokrasi di Kota Malang.

"Kami lebih kepada KKO, kritis, konstruktif, objektif, dan berbasiskan data. Kami ingin memberikan titik refleksi dan evaluasi agar roda pemerintahan dan tatanan birokrasi ke depan lebih baik lagi," ujar Suryadi.

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Suryadi menegaskan, Golkar tidak hanya ingin menjadi partai yang memberikan dukungan kepada pemerintah, tetapi juga harus berani mengoreksi ketika menemukan hal-hal yang perlu diperbaiki. Ia menyebut kritik yang disampaikan merupakan bentuk tanggung jawab moral sebagai partai pendukung pemerintah.

"Pertanggungjawaban kami selaku partai pendukung harus mampu mengoreksi. Bukan hanya berani mendukung, tapi juga berani memberikan saran dan petunjuk. Itu bagian daripada kecintaan dan beban moral kami," katanya.

Suryadi memastikan hubungan Golkar dengan Wahyu Hidayat dan Ali Muthohirin tetap berjalan baik. Ia menyebut komunikasi antara partai dan kepala daerah masih berlangsung secara normal.

Ia juga menepis anggapan bahwa sikap abstain Golkar menandai adanya perpecahan dalam koalisi pendukung pemerintah. Menurutnya, abstain merupakan bentuk evaluasi terhadap perjalanan pelaksanaan APBD dan tidak berkaitan dengan persoalan politik maupun kekecewaan terhadap pemerintah.