RRI.CO.ID, Malang – Sebanyak 115 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang menerima Surat Keputusan (SK) Kenaikan Pangkat periode Agustus 2026. Penyerahan SK dilakukan secara simbolis oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Malang, Budiar, saat memimpin apel pagi di Halaman Pendopo Agung Kabupaten Malang, Senin (27/7/2026) pagi.

Selain penyerahan SK Kenaikan Pangkat, momentum tersebut juga dirangkai dengan penyerahan SK Pensiun kepada 60 PNS purnatugas serta pemberian Penghargaan ASN Bestari bagi peraih Juara I Tilawah Al-Qur'an MTQ Tingkat Jatim 2026.

Mewakili Bupati Malang Sanusi, Budiar menegaskan bahwa kenaikan pangkat bukan sekadar perubahan administrasi kepegawaian, melainkan bentuk apresiasi atas dedikasi dan kinerja. Kendati demikian, penghargaan tersebut harus diimbangi dengan peningkatan kapasitas serta tanggung jawab dalam pelayanan publik.

"Saya instruksikan agar saudara langsung membuktikan tantangan ini dengan meningkatkan kinerja. Bekerjalah lebih cepat, lebih cerdas, dan ciptakan terobosan baru di unit kerja masing-masing," tegas Budiar.

Kepada para purnatugas, Budiar menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas pengabdian puluhan tahun bagi Kabupaten Malang. Ia menilai masa pensiun bukanlah akhir dari kontribusi karena pengalaman dan pengetahuan para purnatugas tetap bernilai di tengah masyarakat.

Di sisi lain, Budiar menekankan pentingnya kedisiplinan dan integritas seluruh aparatur. Apel pagi disebutnya sebagai cerminan awal kedisiplinan ASN dalam menghadirkan birokrasi yang bersih dan transparan.

"Saya menegaskan bahwa apel pagi merupakan cerminan awal kedisiplinan ASN, sementara pelayanan publik yang berkualitas hanya dapat terwujud apabila seluruh aparatur bekerja dengan penuh tanggung jawab, bebas dari praktik pungutan liar, serta memberikan pelayanan yang cepat, mudah, dan transparan kepada masyarakat," ungkapnya.

Guna mencapai target pembangunan daerah, Budiar meminta seluruh perangkat daerah mengikis ego sektoral dan memperkuat kolaborasi demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan profesional.