RRI.CO.ID, Malang – Surplus produksi telur ayam nasional menjadi penyebab utama merosotnya harga telur di tingkat peternak hingga menyentuh Rp16.000 per kilogram pada pertengahan 2026. Kondisi tersebut merupakan dampak dari ekspansi besar-besaran usaha peternakan sejak Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai digulirkan.

Menurut Ketua Paguyuban Peternak Rakyat Nasional (PPRN), Rofi Yasifun, ketika pemerintah menyampaikan proyeksi kebutuhan telur dalam jumlah besar untuk mendukung Program MBG pada akhir 2024 hingga 2025, banyak peternak memperbesar kapasitas usaha. Tidak hanya peternak lama, investor baru juga masuk ke bisnis ayam petelur.

"Peternak yang sudah ada menambah populasi, sementara pemain baru juga masuk karena melihat peluang dari Program Makan Bergizi Gratis," ungkap Rofi, dalam program Halo RRI, Senin, 20 Juli 2026.

Akibat penambahan populasi tersebut, produksi telur melonjak pada pertengahan 2026 sehingga menciptakan surplus pasokan nasional.

"Secara data surplus produksi mencapai lebih dari 13 persen, bahkan bisa mendekati 20 persen. Ayam yang mulai dipelihara pada akhir 2025 sekarang memasuki masa produksi," jelas Rofi.

Ia mengatakan Blitar sebagai salah satu sentra produksi telur nasional tidak hanya memenuhi kebutuhan Jawa Timur, tetapi juga memasok berbagai daerah di Indonesia, mulai Jabodetabek, Kalimantan hingga Papua.

"Blitar adalah daerah produsen. Sebagian besar pasar kami justru berada di luar Blitar, termasuk Jabodetabek, Kalimantan dan Indonesia Timur," katanya.

Selain menghadapi surplus produksi, peternak juga terbebani kenaikan biaya operasional akibat meningkatnya harga jagung dan bahan baku pakan. Kondisi tersebut membuat tekanan terhadap usaha peternakan semakin berat ketika harga telur jatuh di bawah biaya produksi.

Pria yang merupakan peternak ayam petelur yang tinggal di Blitar ini berharap koordinasi pemerintah bersama pelaku usaha dalam menjaga keseimbangan produksi, penyerapan hasil ternak, serta stabilisasi harga dapat terus dilakukan agar peternak memperoleh keuntungan yang layak, sementara kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dengan harga yang wajar.