Dongkrak Kualitas Pelayanan Publik, Wabup Malang Minta OPD tidak Alergi Evaluasi

RRI.CO.ID, Malang – Pemerintah Kabupaten Malang terus bergerak cepat dalam membenahi kualitas tata kelola birokrasi dan pelayanan kepada masyarakat. Pada Jumat (19/6/2026) pagi, Wakil Bupati Malang, Dra. Hj. Lathifah Shohib, memimpin langsung agenda monitoring tindak lanjut hasil penilaian Ombudsman RI tahun 2025 terkait pencegahan maladministrasi.

Kegiatan yang digelar secara daring dari Pringgitan Pendopo Agung Kabupaten Malang ini diikuti oleh jajaran strategis, mulai dari Asisten Pemerintahan, Inspektorat, Bappeda, RSUD Kabupaten Malang, hingga sejumlah kepala dinas seperti Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, DPKPCK, Dinas PUSDA, dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.

Evaluasi berkala ini bukan sekadar formalitas, melainkan langkah nyata untuk memastikan seluruh perangkat daerah berkomitmen penuh membenahi sistem pelayanan publik agar lebih transparan, akuntabel, dan responsif. Lewat monitoring ini, Pemkab Malang ingin mengubah rekomendasi administratif dari Ombudsman menjadi aksi konkret di lapangan.

Tujuannya, yaitu menciptakan ekosistem pelayanan yang cepat, tepat, mudah diakses, dan bersih dari segala bentuk praktik maladministrasi yang merugikan masyarakat.

Dalam arahannya, Wabup Lathifah Shohib mengingatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar mengubah pola pikir dalam menyikapi sebuah evaluasi. Ia menekankan agar masukan dari pengawas eksternal disikapi dengan bijak dan terbuka.

"Saya berharap monitoring ini dapat menjadi pembelajaran bersama bagi seluruh OPD. Setiap catatan, masukan, maupun saran penyempurnaan yang disampaikan hendaknya tidak dilihat sebagai beban, tetapi sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki sistem pelayanan publik yang kita selenggarakan," tegasnya.

Lebih lanjut, ia meminta seluruh instansi terkait segera duduk bersama, mengkaji setiap rekomendasi secara detail, dan merumuskan langkah perbaikan yang konkret serta berkelanjutan demi mewujudkan pelayanan prima yang responsif terhadap kebutuhan warga.